Menteri tidak fokus karena presiden mencontohkan
Jum'at, 22 Februari 2013 - 16:22 WIB
Menteri tidak fokus karena presiden mencontohkan
A
A
A
Sindonews.com - Tahun 2013 sebagai tahun politik diyakini akan membuat pejabat tinggi negara sibuk memikirkan partai ketimbang rakyat, termasuk menteri dari kalangan partai politik (Parpol).
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengatakan, menteri saat ini lebih suka memikirkan untuk membentuk citra positif partainya daripada membangun citra yang baik untuk bangsa dan negara. Khususnya di detik-detik jelang Pemilu 2014.
"Menteri dari Parpol lebih senang melakukan pencitraan untuk partainya ketimbang dengan pemerintahan dan negara," jelas Adhie dalam diskusi 'Menakar Kinerja Menteri di Tahun Politik' di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2013).
Adhie berpendapat, ini terjadi karena presiden sebagai kepala negara mencontohkan hal serupa sehingga diikuti oleh pembantunya itu.
"Ini kenapa, ini karena dicontohkan dari presidennya tersendiri. Presiden saja sekarang lebih mau memikirkan partainya dari pada masyarakat."
"Kalau penyelenggara negara seperti presiden hingga menterinya harus memikirkan rakyatnya. Kalau tidak berantakan pemerintahan ini," sambungnya.
Lantaran hal itu, dia pun menyarankan agar di periode berikutnya dapat ditegaskan agar menteri maupun presiden untuk bisa melepaskan jabatan dari partai ketika terpilih sebagai pejabat negara.
"Karena itu seharusnya untuk tidak ada double jabatan di menteri dan partainya," pungkasnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengatakan, menteri saat ini lebih suka memikirkan untuk membentuk citra positif partainya daripada membangun citra yang baik untuk bangsa dan negara. Khususnya di detik-detik jelang Pemilu 2014.
"Menteri dari Parpol lebih senang melakukan pencitraan untuk partainya ketimbang dengan pemerintahan dan negara," jelas Adhie dalam diskusi 'Menakar Kinerja Menteri di Tahun Politik' di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2013).
Adhie berpendapat, ini terjadi karena presiden sebagai kepala negara mencontohkan hal serupa sehingga diikuti oleh pembantunya itu.
"Ini kenapa, ini karena dicontohkan dari presidennya tersendiri. Presiden saja sekarang lebih mau memikirkan partainya dari pada masyarakat."
"Kalau penyelenggara negara seperti presiden hingga menterinya harus memikirkan rakyatnya. Kalau tidak berantakan pemerintahan ini," sambungnya.
Lantaran hal itu, dia pun menyarankan agar di periode berikutnya dapat ditegaskan agar menteri maupun presiden untuk bisa melepaskan jabatan dari partai ketika terpilih sebagai pejabat negara.
"Karena itu seharusnya untuk tidak ada double jabatan di menteri dan partainya," pungkasnya.
(kri)
