Pramono: Gaji dinaikan, biaya operasional diturunkan
Kamis, 21 Februari 2013 - 15:27 WIB
Pramono: Gaji dinaikan, biaya operasional diturunkan
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan gaji kepala daerah terus menuai kontroversi. Walau demikian, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengakui, kalau gaji bupati itu kecil.
"Bupati gajinya emang kecil, tapi kewenangannya kan besar. Biaya-biaya operasionalnya juga besar," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kepada dengan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, jika gaji bupati dinaikan biaya operasional juga harus diturunkan. Karena, tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. "Biaya operasionalnya itu gede banget. Seluruh pejabat publik kita hampir biaya operasionalnya mungkin tiga-empat kali dari gajinya. Bahkan banyak yang lebih dari itu," pungkasnya.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan, akan lebih baik biaya operasional diturunkan tapi gajinya dinaikan. Sehingga seorang kepala daerah atau pejabat publik tidak mengada-ada untuk biaya operasional.
"Saya termasuk yang berpandangan oke, kalau memang gajinya kecil. Kalau gajinya sudah diperbesar jangan kemudian cari yang lain," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2013 kemarin.
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
"Bupati gajinya emang kecil, tapi kewenangannya kan besar. Biaya-biaya operasionalnya juga besar," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kepada dengan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, jika gaji bupati dinaikan biaya operasional juga harus diturunkan. Karena, tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. "Biaya operasionalnya itu gede banget. Seluruh pejabat publik kita hampir biaya operasionalnya mungkin tiga-empat kali dari gajinya. Bahkan banyak yang lebih dari itu," pungkasnya.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan, akan lebih baik biaya operasional diturunkan tapi gajinya dinaikan. Sehingga seorang kepala daerah atau pejabat publik tidak mengada-ada untuk biaya operasional.
"Saya termasuk yang berpandangan oke, kalau memang gajinya kecil. Kalau gajinya sudah diperbesar jangan kemudian cari yang lain," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2013 kemarin.
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
(mhd)
