Di Pemilu 2014 sudah tidak ada parpol bersih
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang Pemilihan Umum (2014) mendatang, masyarakat makin tidak percaya dengan partai politik (Parpol). Hal itu terjadi karena hampir semua parpol terlibat dalam kasus korupsi.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Zulfikar Ghazali mengatakan, akibat bobroknya parpol saat ini, akan menambah jumlah golongan putih (Golput). Selain itu, kasus korupsi juga terus akan meningkat, selama tidak ada perbaikan di tubuh partai.
"Yang akan terus meningkat korupsinya. Sekarang sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari partai-partai yang ada. Sudah terlambat, untuk mendapatkan partai bersih di 2014," ucapnya, saat dihubungi Sindonews, Selasa (19/2/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mendapatkan parpol yang bersih, rakyat masih harus menunggu 10 sampai 15 tahun ke depan. "Mungkin di 2024 kita baru bisa mendapatkan partai yang ideal, yakni yang bersih, bebas dari korupsi dan berkualitas," pungkasnya.
Seperti diketahui, mulai dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karta (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terlibat kasus korupsi dan suap-menyuap.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Zulfikar Ghazali mengatakan, akibat bobroknya parpol saat ini, akan menambah jumlah golongan putih (Golput). Selain itu, kasus korupsi juga terus akan meningkat, selama tidak ada perbaikan di tubuh partai.
"Yang akan terus meningkat korupsinya. Sekarang sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari partai-partai yang ada. Sudah terlambat, untuk mendapatkan partai bersih di 2014," ucapnya, saat dihubungi Sindonews, Selasa (19/2/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mendapatkan parpol yang bersih, rakyat masih harus menunggu 10 sampai 15 tahun ke depan. "Mungkin di 2024 kita baru bisa mendapatkan partai yang ideal, yakni yang bersih, bebas dari korupsi dan berkualitas," pungkasnya.
Seperti diketahui, mulai dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karta (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terlibat kasus korupsi dan suap-menyuap.
(maf)