Sibuk urus partai, SBY jadikan dirinya kecil
Senin, 18 Februari 2013 - 17:07 WIB
Sibuk urus partai, SBY jadikan dirinya kecil
A
A
A
Sindonews.com - Kesibukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengurusi Partai Demokrat terus menjadi sorotan. Terlebih berdasarkan hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, masyarakat tak lagi yakin SBY sebagai presiden akan menjalankan tugasnya dengan baik pasca pengambilalihan pucuk pimpinan partainya.
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, saat SBY dipilih oleh semua unsur lapisan masyarakat dirinya sudah menjadi milik publik. SBY juga otomatis bukan lagi menjadi milik partai melainkan berubah status menjadi tokoh nasional.
"Sebenarnya dengan mengambil alih Partai Demokrat, secara tidak langsung SBY menjadikan dirinya kecil. Seolah-olah olah dia hanya milik Partai Demokrat," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/2/2013).
Oleh karena itu, lanjutnya, maka kepercayaan yang dulu diberikan masyarakat baik lintas agama dan partai saat ini menjadi berkurang dan boleh jadi akan hilang. Pasalnya, publik melihat SBY lebih direpotkan mengurus internal Partai Demokrat ketimbang rakyat yang memilihnya.
"Prahara Partai Demokrat itu bukan levelnya SBY untuk turun tangan. SBY itu Presiden. Yang dilakukan adalah SBY harus bersikap Negarawan. Siapapun yang terlibat korupsi harus ditindak. Tak terkecuali orang-orang di Partai Demokrat. SBY harus bisa yakinkan hal itu pada publik dan tak perlu sibuk ambil alih Partai Demokrat," ucapnya.
Ia menambahkan, persoalan internal dan pergantian ketua umum harus ditegaskan sesuai mekanisme partai. Menurutnya, akan lebih elok ketimbang mengambil alih partai yang justru bisa menurunkan kepercayaan masyakat terhadap kinerjanya karna dinilai lebih mementingkan mengurus partai.
"Jadi Partai Demokrat itu trennya memang akan turun seiring dengan figur SBY yang sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, yang bisa menjaga elekabilitas Demokrat itu saat ini bukan lagi pada Figur SBY, melainkan pada apa yang dilakukan oleh pengurus Partai Demokrat dan para kadernya," ujarnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, LSI merilis bahwa 68,42 persen publik khawatir atas kinerja SBY, 24,29 persen tidak khawatir dan 7,29 persen tidak tahu.
Lebih lanjut survei itu mengatakan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, lebih khawatir terhadap kinerja SBY setelah kembali aktif urus partai. Diketahui, 68,58 persen masyarakat pedesaan khawatir, sementara 24,34 persen tidak khawatir.
"Sedangkan masyarakat kota yang khawatir sebanyak 63,79 persen khawatir dan 24,14 persen tidak khawatir kinerja SBY akan merosot," jelas Peneliti LSI, Barkah Patimahu.
Sementara, untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah 78,97 persen khawatir, dan 12,12 persen tidak khawatir. Untuk ekonomi menengah 73,68 persen khawatir terhadap kinerja SBY dan 10,53 tidak khawatir dan menengah ke atas 62,67 persen dan 30,67 persen tidak khawatir.
Survei ini dilakukan pada 11-14 Februari 2013 dengan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden awal 1200 responden. Pengumpulan data dengan wawancara handset (quick poll) dengan margin of error dua persen.
Menurutnya, survei dilengkapi dengan riset kualitatif, Fokus Gruop Discusion (FGD) di tujuh Ibu Kota Provinsi terbesar di Indonesia, dengan menggunakan teknik in depth interview dan analis media nasional.
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, saat SBY dipilih oleh semua unsur lapisan masyarakat dirinya sudah menjadi milik publik. SBY juga otomatis bukan lagi menjadi milik partai melainkan berubah status menjadi tokoh nasional.
"Sebenarnya dengan mengambil alih Partai Demokrat, secara tidak langsung SBY menjadikan dirinya kecil. Seolah-olah olah dia hanya milik Partai Demokrat," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/2/2013).
Oleh karena itu, lanjutnya, maka kepercayaan yang dulu diberikan masyarakat baik lintas agama dan partai saat ini menjadi berkurang dan boleh jadi akan hilang. Pasalnya, publik melihat SBY lebih direpotkan mengurus internal Partai Demokrat ketimbang rakyat yang memilihnya.
"Prahara Partai Demokrat itu bukan levelnya SBY untuk turun tangan. SBY itu Presiden. Yang dilakukan adalah SBY harus bersikap Negarawan. Siapapun yang terlibat korupsi harus ditindak. Tak terkecuali orang-orang di Partai Demokrat. SBY harus bisa yakinkan hal itu pada publik dan tak perlu sibuk ambil alih Partai Demokrat," ucapnya.
Ia menambahkan, persoalan internal dan pergantian ketua umum harus ditegaskan sesuai mekanisme partai. Menurutnya, akan lebih elok ketimbang mengambil alih partai yang justru bisa menurunkan kepercayaan masyakat terhadap kinerjanya karna dinilai lebih mementingkan mengurus partai.
"Jadi Partai Demokrat itu trennya memang akan turun seiring dengan figur SBY yang sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, yang bisa menjaga elekabilitas Demokrat itu saat ini bukan lagi pada Figur SBY, melainkan pada apa yang dilakukan oleh pengurus Partai Demokrat dan para kadernya," ujarnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, LSI merilis bahwa 68,42 persen publik khawatir atas kinerja SBY, 24,29 persen tidak khawatir dan 7,29 persen tidak tahu.
Lebih lanjut survei itu mengatakan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, lebih khawatir terhadap kinerja SBY setelah kembali aktif urus partai. Diketahui, 68,58 persen masyarakat pedesaan khawatir, sementara 24,34 persen tidak khawatir.
"Sedangkan masyarakat kota yang khawatir sebanyak 63,79 persen khawatir dan 24,14 persen tidak khawatir kinerja SBY akan merosot," jelas Peneliti LSI, Barkah Patimahu.
Sementara, untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah 78,97 persen khawatir, dan 12,12 persen tidak khawatir. Untuk ekonomi menengah 73,68 persen khawatir terhadap kinerja SBY dan 10,53 tidak khawatir dan menengah ke atas 62,67 persen dan 30,67 persen tidak khawatir.
Survei ini dilakukan pada 11-14 Februari 2013 dengan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden awal 1200 responden. Pengumpulan data dengan wawancara handset (quick poll) dengan margin of error dua persen.
Menurutnya, survei dilengkapi dengan riset kualitatif, Fokus Gruop Discusion (FGD) di tujuh Ibu Kota Provinsi terbesar di Indonesia, dengan menggunakan teknik in depth interview dan analis media nasional.
(kri)
