Ada politik kasar di tubuh KPK
Ada politik kasar di tubuh KPK
A
A
A
Sindonews.com - Pengakuan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja yang mencabut tanda tangannya dari dokumen surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Anas Urbaningrum menandakan ada upaya politik kasar di tubuh lembaga itu.
Pengamat politik Bony Hargens menduga ada permainan yang dilakukan oleh para politikus untuk memanfaatkan keadaan yang sedang terjadi.
“Jelas saja ini menakutkan bagi politikus yang terlibat skandal. Makanya ada upaya kasar seperti itu,“ kata Bony saat dihubungi sindonews, Kamis (14/2/2013).
Bony menilai, KPK merupakan lembaga yang kewenangannya semimutlak, dan tidak bisa dilawan dengan keputusan politik di parlemen ataupun eksekutif. “Ya ini mengganggu kerja KPK. Tujuannya supaya keputusan KPK bisa diintervensi,“ tegasnya.
Ditambahkan Bony, kasus sprindik ini mempertegas adanya gangguan yang masuk dan merusak KPK. Sesungguhnya, lanjut Bony, sudah sejak lama ada desas-desus KPK diganggu orang-orang politik.
“Kita berharap, ke depan KPK lebih hati-hati. Perlu ada koordinasi yang optimal di internal,“ tandasnya.
Pengamat politik Bony Hargens menduga ada permainan yang dilakukan oleh para politikus untuk memanfaatkan keadaan yang sedang terjadi.
“Jelas saja ini menakutkan bagi politikus yang terlibat skandal. Makanya ada upaya kasar seperti itu,“ kata Bony saat dihubungi sindonews, Kamis (14/2/2013).
Bony menilai, KPK merupakan lembaga yang kewenangannya semimutlak, dan tidak bisa dilawan dengan keputusan politik di parlemen ataupun eksekutif. “Ya ini mengganggu kerja KPK. Tujuannya supaya keputusan KPK bisa diintervensi,“ tegasnya.
Ditambahkan Bony, kasus sprindik ini mempertegas adanya gangguan yang masuk dan merusak KPK. Sesungguhnya, lanjut Bony, sudah sejak lama ada desas-desus KPK diganggu orang-orang politik.
“Kita berharap, ke depan KPK lebih hati-hati. Perlu ada koordinasi yang optimal di internal,“ tandasnya.
(lns)
Explore More