IAW: KPU jadi predator demokrasi di mata Bawaslu
Rabu, 13 Februari 2013 - 09:19 WIB
IAW: KPU jadi predator demokrasi di mata Bawaslu
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mengikutsertakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) besutan Sutiyiso menjadi peserta Pemilu 2014 menuai kecaman.
Indonesian Audit Watch (IAW) yang menyoroti kinerja KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melontarkan kritikan pedasnya.
"Kekacauan ini juga memberi pelajaran kepada Bawaslu. Ternyata kinerja mereka yang sangat 'sombong' karena tidak mau mendengar masukan dari publik, terbukti bisa 'disikat' KPU. KPU menjadi predator demokrasi di depan mata Bawaslu," kata Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar dalam siaran persnya, Rabu (13/2/2013).
Junisab mengatakan, pada awal bulan ini, IAW sudah mendorong Bawaslu menerapkan pola audit total terhadap kinerja KPU terkait verifikasi faktual partai politik (Parpol).
"Audit tersebut khususnya masalah verifikasi faktual Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol. Sebab, semakin terkuak, bahwa kinerja mereka sangat bertentangan dengan aturan yang mereka buat sendiri dan rasa keadilan dalam berdemokrasi," ujarnya.
Atas kejadian itu, lanjut Junisab, sesungguhnya KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi. Sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah dikriminalisasi oleh KPU yang lantas dibiarkan oleh Bawaslu.
"Itu menunjukkan sesungguhnya publik harus ikut berhati-hati. Karena kita terbukti salah, sebab melalui DPR kita mau mendanai KPU dan Bawaslu hanya untuk mematikan hak berdemokrasi rakyat," tegasnya.
Menurutnya, KPU saat ini sudah seperti 'Tuhan' dalam era demokrasi di Indonesia. KPU telah mengesampingkan, bahkan mematikan hak berdemokrasi rakyat Indonesia.
"Lantas, apakah atas kejadian ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawas etika penyelenggara pemilu akan membiarkan hal itu? Apakah mereka mau menyusul sebagai turut serta melakukan pembunuhan demokrasi rakyat?" tanya Junisab.
Sudah saatnya hak berdemokrasi rakyat yang berpolitik di dalam parpol ditumbuh-kembangkan, bukan ditumbangkan. "Apa yang bisa kita harapkan dari DKPP? Apakah DKPP akan membiarkan matinya demokrasi?" tanyanya.
Indonesian Audit Watch (IAW) yang menyoroti kinerja KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melontarkan kritikan pedasnya.
"Kekacauan ini juga memberi pelajaran kepada Bawaslu. Ternyata kinerja mereka yang sangat 'sombong' karena tidak mau mendengar masukan dari publik, terbukti bisa 'disikat' KPU. KPU menjadi predator demokrasi di depan mata Bawaslu," kata Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar dalam siaran persnya, Rabu (13/2/2013).
Junisab mengatakan, pada awal bulan ini, IAW sudah mendorong Bawaslu menerapkan pola audit total terhadap kinerja KPU terkait verifikasi faktual partai politik (Parpol).
"Audit tersebut khususnya masalah verifikasi faktual Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol. Sebab, semakin terkuak, bahwa kinerja mereka sangat bertentangan dengan aturan yang mereka buat sendiri dan rasa keadilan dalam berdemokrasi," ujarnya.
Atas kejadian itu, lanjut Junisab, sesungguhnya KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi. Sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah dikriminalisasi oleh KPU yang lantas dibiarkan oleh Bawaslu.
"Itu menunjukkan sesungguhnya publik harus ikut berhati-hati. Karena kita terbukti salah, sebab melalui DPR kita mau mendanai KPU dan Bawaslu hanya untuk mematikan hak berdemokrasi rakyat," tegasnya.
Menurutnya, KPU saat ini sudah seperti 'Tuhan' dalam era demokrasi di Indonesia. KPU telah mengesampingkan, bahkan mematikan hak berdemokrasi rakyat Indonesia.
"Lantas, apakah atas kejadian ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawas etika penyelenggara pemilu akan membiarkan hal itu? Apakah mereka mau menyusul sebagai turut serta melakukan pembunuhan demokrasi rakyat?" tanya Junisab.
Sudah saatnya hak berdemokrasi rakyat yang berpolitik di dalam parpol ditumbuh-kembangkan, bukan ditumbangkan. "Apa yang bisa kita harapkan dari DKPP? Apakah DKPP akan membiarkan matinya demokrasi?" tanyanya.
(mhd)
