KPU daerah punya peranan besar loloskan PKPI
Jum'at, 08 Februari 2013 - 18:21 WIB
KPU daerah punya peranan besar loloskan PKPI
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki peranan besar dalam meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melalui verifikasi faktual di daerah.
Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi mengatakan, pasalnya, persoalan yang terjadi dalam verifikasi faktual, yang membuat PKPI tidak lolos adalah hasil verifikasi faktual KPU di daerah.
"Jika dalam perjalanan nanti, KPU menerima rekomendasi Bawaslu untuk meloloskan PKPI (menjadi peserta Pemilu 2014), maka kredibilitas KPU pusat dan di daerah jadi pertaruhannya," katanya di Resto Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2013).
Menurutnya, jika letak kesalahan berada di KPU daerah, maka KPU pusat bisa memberikan sanksi kepada KPU daerah yang melakukan kesalahan verifikasi faktual terkait PKPI.
"KPU bersifat hirarki, tidak harus menunggu keputusan pengadilan untuk memberikan sangsi," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sanksi yang diberikan bisa berupa pembinaan terhadap KPU daerah atau menyerahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"KPU daerah terancam sangsi sampai pencopotan, jika ada pihak yang menggugat dan kewenangan pencopotan ada di wilayah DKPP," tandasnya.
Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi mengatakan, pasalnya, persoalan yang terjadi dalam verifikasi faktual, yang membuat PKPI tidak lolos adalah hasil verifikasi faktual KPU di daerah.
"Jika dalam perjalanan nanti, KPU menerima rekomendasi Bawaslu untuk meloloskan PKPI (menjadi peserta Pemilu 2014), maka kredibilitas KPU pusat dan di daerah jadi pertaruhannya," katanya di Resto Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2013).
Menurutnya, jika letak kesalahan berada di KPU daerah, maka KPU pusat bisa memberikan sanksi kepada KPU daerah yang melakukan kesalahan verifikasi faktual terkait PKPI.
"KPU bersifat hirarki, tidak harus menunggu keputusan pengadilan untuk memberikan sangsi," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sanksi yang diberikan bisa berupa pembinaan terhadap KPU daerah atau menyerahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"KPU daerah terancam sangsi sampai pencopotan, jika ada pihak yang menggugat dan kewenangan pencopotan ada di wilayah DKPP," tandasnya.
(maf)
