Dana KUR naik, sosialisasi minim

Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satu program pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendapat pengakuan internasional dari Global Microcredit Summit Campaign pada tahun lalu.

Melalui program KUR yang digeber sejak 2007 tersebut, pemerintah dinilai sukses membangun tujuh juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menerima kehormatan tersebut menyatakan penghargaan itu untuk rakyat Indonesia.

Meski mendapat pengakuan internasional, sejumlah kalangan terutama mereka yang bergerak di sektor keuangan menilai program KUR tak lebih dari sekadar pemanis dari pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Dasar penilaian miring tersebut karena tingkat suku bunga KUR yang ditawarkan masih sangat tinggi meski untuk memperoleh pinjaman tersebut tidak perlu menyediakan penjaminan.

Pandangan skeptis tersebut sah saja, tetapi kenyataan di lapangan realisasi penyaluran KUR selalu melampaui target. Tengok saja, target yang dipatok tahun lalu sebesar Rp30 triliun di mana realisasinya sekitar Rp34 triliun.

Pemerintah mengklaim rata-rata pinjaman nasabah KUR sebesar Rp11,9 juta per orang, bandingkan dengan empat tahun lalu dengan rata-rata pinjaman sekitar Rp7,6 juta per orang. Hal itu tidak terlepas dari bertambahnya bank penyalur KUR.

Melihat tren realisasi penyaluran KUR melampaui target yang dipatok tahun lalu, pemerintah tak sungkan-sungkan menaikkan target penyaluran KUR dari sebesar Rp30 triliun pada tahun lalu menjadi sekitar Rp36 triliun pada tahun ini.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan optimistis target tersebut bisa direalisasikan.

“Realisasi tahun lalu mencapai Rp34 triliun lebih dari target sebesar Rp30 triliun. Karena itu, target sebesar Rp36 triliun diperkirakan bakal terlampaui,”ungkap Hatta pada awal pekan ini, seraya berharap non performing loan (NPL) tetap terkendali di bawah 5 persen.

Untuk penyaluran KUR tahun ini, Bank BRI mendapat jatah terbesar yang mencapai Rp19 triliun,terjadi peningkatan sebesar Rp4 triliun dibanding tahun lalu yang hanya Rp15 triliun.

Ditempel Bank BNI dari sebesar Rp4 triliun tahun lalu menjadi Rp4,75 triliun.Menyusul Bank Mandiri sebesar Rp3,6 miliar dari sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun. Selanjutnya jatah Bank Syariah Mandiri melesat 50 persen dari Rp750 miliar menjadi Rp1,5 triliun.

Bank BTN naik tipis dari Rp950 miliar menjadi Rp1,25 triliun dan Bank Bukopin sebesar Rp450 miliar atau naik Rp100 miliar dibandingkan porsi tahun lalu.

Namun,sukses pemerintah mendongkrak nilai KUR dari tahun ke tahun juga selalu diiringi pertanyaan kapankah bunga KUR bisa diturunkan?

Bagi pengusaha UMKM, suku bunga yang ditawarkan pemerintah tersebut masih dinilai terlalu besar, sebagai dampaknya berbagai produk UMKM masih mengalami kesulitan bersaing dengan barang impor terutama dari China yang kini membanjiri pasar domestik yang memasang harga jauh lebih murah. Saat ini bunga KUR mencapai 22 persen untuk mikro dan 13 persen non mikro.

Namun,di mata pemerintah bunga KUR yang berlaku saat ini belum saatnya diutak-atik.Yang terpenting, sebagaimana selalu dinyatakan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, para pelaku UMKM bisa mendapat prioritas dalam kemudahan memperoleh kredit.

Pada saatnya nanti seiring pertumbuhan perekonomian nasional yang terus membaik, pemerintah pasti akan menurunkan bunga KUR.