Tak dimungkiri, menteri cari dana untuk pemilu
Selasa, 05 Februari 2013 - 06:00 WIB
Tak dimungkiri, menteri cari dana untuk pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Tidak dapat dimungkiri lagi, menteri yang berasal dari partai politik (Parpol) akan mencari dana sebanyak-banyaknya untuk kemenangan partainya di Pemilu 2014, dibanding untuk menuntaskan programnya sebagai menteri.
"Sekarang para menteri hanya memikirkan dan konsentrasi ke politik serta ke partainya mencari dana untuk Pemilu 2014," kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Budiatna saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (5/2/2013).
Karena, menurutnya, banyak menteri yang beranggapan kalau jabatan di kabinet itu ada batasannya. Sedangkan di parpol tidak ada, selama dia belum keluar dari parpol, dia akan tetap diakui sebagai kader parpol.
"Karena, kalau di kabinet itu jabatannya terbatas, sedangkan di partai politik kan tidak. Selagi dia betah (di parpol), (dia) masih kader partai dia akan tetap di(akui) partai politik itu. Di tahun 2014 mendatang semuanya juga akan berakhir, tapi kalau di partai kan tidak," tandasnya.
Hal itu bisa dilihat dari kasus yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. "Itu salah satunnya," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, para menteri yang berasal dari parpol lebih sibuk melakukan acara temu kader, jalan sehat, dan memasang iklan kinerjanya, dibanding melakukan kerja nyata untuk rakyat.
"Jujur saja, para menteri dari parpol itu sibuk melakukan pencitraan, acara-acara temu kader, jalan sehat, pasang iklan kinerja yang agak narsis. Semua itu tidak lebih dari pencitraan diri, dan cenderung mengedepankan parpol. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) seolah ditinggal sendirian mengurus negeri ini," katanya saat dihubungi di Jakarta.
"Sekarang para menteri hanya memikirkan dan konsentrasi ke politik serta ke partainya mencari dana untuk Pemilu 2014," kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Budiatna saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (5/2/2013).
Karena, menurutnya, banyak menteri yang beranggapan kalau jabatan di kabinet itu ada batasannya. Sedangkan di parpol tidak ada, selama dia belum keluar dari parpol, dia akan tetap diakui sebagai kader parpol.
"Karena, kalau di kabinet itu jabatannya terbatas, sedangkan di partai politik kan tidak. Selagi dia betah (di parpol), (dia) masih kader partai dia akan tetap di(akui) partai politik itu. Di tahun 2014 mendatang semuanya juga akan berakhir, tapi kalau di partai kan tidak," tandasnya.
Hal itu bisa dilihat dari kasus yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. "Itu salah satunnya," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, para menteri yang berasal dari parpol lebih sibuk melakukan acara temu kader, jalan sehat, dan memasang iklan kinerjanya, dibanding melakukan kerja nyata untuk rakyat.
"Jujur saja, para menteri dari parpol itu sibuk melakukan pencitraan, acara-acara temu kader, jalan sehat, pasang iklan kinerja yang agak narsis. Semua itu tidak lebih dari pencitraan diri, dan cenderung mengedepankan parpol. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) seolah ditinggal sendirian mengurus negeri ini," katanya saat dihubungi di Jakarta.
(mhd)
