ICW komentari pajak Istana
Sabtu, 02 Februari 2013 - 14:24 WIB
ICW komentari pajak Istana
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) mengungkap serius kasus pejabat yang punya skandal pajak dan tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar, termasuk di kalangan Istana.
"Termasuk yang dilakukan keluarga Istana (keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), jika tidak ada ketidakwajaran harus segera diusut," ungkap Koordinator Divisi Politik ICW, Abdullah Dahlan kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2013).
Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada presiden yang menjadikan laporan LHKPN sebagai pintu masuk untuk melakukan cross check lebih jauh terkait tindakan korupsi.
Dahlan juga menyampaikan, laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki domain hukum terkait aliran dana mencurigakan termasuk LHKPN, menurutnya juga tidak pernah ditindak serius oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
"Makanya penggelapan pajak jadi catatan tersendiri bagi penegak hukum, wajib ditindaklanjuti, segera," pungkasnya.
"Termasuk yang dilakukan keluarga Istana (keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), jika tidak ada ketidakwajaran harus segera diusut," ungkap Koordinator Divisi Politik ICW, Abdullah Dahlan kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2013).
Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada presiden yang menjadikan laporan LHKPN sebagai pintu masuk untuk melakukan cross check lebih jauh terkait tindakan korupsi.
Dahlan juga menyampaikan, laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki domain hukum terkait aliran dana mencurigakan termasuk LHKPN, menurutnya juga tidak pernah ditindak serius oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
"Makanya penggelapan pajak jadi catatan tersendiri bagi penegak hukum, wajib ditindaklanjuti, segera," pungkasnya.
(mhd)
