KPK didesak periksa Menkeu Agus Martowardojo
Jum'at, 25 Januari 2013 - 22:14 WIB
KPK didesak periksa Menkeu Agus Martowardojo
A
A
A
Sindonews.com - Keluarga Mallarangeng mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya memeriksa secara intensif dan mengusut keterlibatan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardodjo dalam kasus dugaan korupsi Sport Center Hambalang.
Permintaan itu disampaikan juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng. Bahkan kata dia, keterlibatan Menkeu Agus Marto dengan jelas tertuang dalam audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia berpandangan, Menkeu dan Dirjen Anggaran yang sekarang menjabat sebagai Wamenkeu Anny Ratnawati merupakan 'penjaga pintu air' anggaran. Menurutnya, Menkeu telah melanggar hukum dan aturan yang sudah dibuatnya sendiri terkait mekanisme pengajuan dan persetujuan anggaran.
"Harus dong diperiksa, bahkan diusut. Dia (Menkeu Agus Marto) kan pejabat 'penjaga pintu' yang paling bertanggungjawab di Kementerian Keuangan. Adik saya (Andi Mallarangeng) tidak tanda tangan waktu anggaran Multi Years diajukan. Kenapa anggaran itu disetujui dan dicairkan. Jangan dong pak menteri menyalahi orang lain. Harusnya dia bilang, dia salah," kata Rizal saat ditemui SINDO, Jumat (25/1/2013).
Rizal mengatakan, keberanian Menkeu dalam meneken pengesahan dan pencairan anggaran Hambalang itu tentu diduga karena adanya kekuatan besar yang mengintervensi. Untuk itu kata dia, pemeriksaan Menkeu itu menjadi salah satu langkah menyingkap tabir buram kasus Hambalang.
"Kalau enggak salah, dia kenapa bikin peraturan," bebernya.
Dia melanjutkan, dalam audit investigatif BPK terdapat mark up ribuan persen yang dilakukan oleh PT Adhi Karya yang didukung PT Wijaya Karya, dan PT Dutasari Citralaras. Para aktor yang terlibat didalamnya ujar dia yakni, Tengku Bagus dan M Arif Taufiqurrahman dari PT Adhi Karya, serta Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang dari PT Dutasari Citralaras.
Selain itu ujarnya, keterlibatan sejumlah anggota DPR dan Muchayat (Petinggi Kementerian BUMN dan Bank Mandiri) juga harus diungkap KPK.
"Nama-nama yang ada di audit BPK dan data yang sudah kita serahkan yang ada nama Mahfud Suroso, Tengku Bagus, M Arif Taufiqurrahman, Muchayat, Munadi Herlambang, harus didalami, diungkap, bahkan tangkap saja dulu mereka. Jangan biarkan seperti ini. Kenapa KPK ngga kesana. Kenapa bermain angin. Bermain angin maksudnya, ngga jelas sampai sekarang kan, orang-orang yang menikmati uang negara itu ngga pernah diapa-apakan," paparnya.
Pendiri Fox Indonesia itu menuturkan, kemarin Choel tidak menjelaskan terkait Menkeu meskipun jika dihubungkan dengan poin kedua pemeriksaan yakni Andi Mallarangeng. Dia mengklaim, jelas persetujuan dan pencairan itu berkaitan dengan birokrasi pemerintahan.
"Ngga ada urusan adik saya (Choel) soal itu. Dan Andi juga tidak pernah beri kesempatan dan izin apapun bagi Choel ngurus birokrasi di Kemenpora," tandasnya.
Permintaan itu disampaikan juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng. Bahkan kata dia, keterlibatan Menkeu Agus Marto dengan jelas tertuang dalam audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia berpandangan, Menkeu dan Dirjen Anggaran yang sekarang menjabat sebagai Wamenkeu Anny Ratnawati merupakan 'penjaga pintu air' anggaran. Menurutnya, Menkeu telah melanggar hukum dan aturan yang sudah dibuatnya sendiri terkait mekanisme pengajuan dan persetujuan anggaran.
"Harus dong diperiksa, bahkan diusut. Dia (Menkeu Agus Marto) kan pejabat 'penjaga pintu' yang paling bertanggungjawab di Kementerian Keuangan. Adik saya (Andi Mallarangeng) tidak tanda tangan waktu anggaran Multi Years diajukan. Kenapa anggaran itu disetujui dan dicairkan. Jangan dong pak menteri menyalahi orang lain. Harusnya dia bilang, dia salah," kata Rizal saat ditemui SINDO, Jumat (25/1/2013).
Rizal mengatakan, keberanian Menkeu dalam meneken pengesahan dan pencairan anggaran Hambalang itu tentu diduga karena adanya kekuatan besar yang mengintervensi. Untuk itu kata dia, pemeriksaan Menkeu itu menjadi salah satu langkah menyingkap tabir buram kasus Hambalang.
"Kalau enggak salah, dia kenapa bikin peraturan," bebernya.
Dia melanjutkan, dalam audit investigatif BPK terdapat mark up ribuan persen yang dilakukan oleh PT Adhi Karya yang didukung PT Wijaya Karya, dan PT Dutasari Citralaras. Para aktor yang terlibat didalamnya ujar dia yakni, Tengku Bagus dan M Arif Taufiqurrahman dari PT Adhi Karya, serta Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang dari PT Dutasari Citralaras.
Selain itu ujarnya, keterlibatan sejumlah anggota DPR dan Muchayat (Petinggi Kementerian BUMN dan Bank Mandiri) juga harus diungkap KPK.
"Nama-nama yang ada di audit BPK dan data yang sudah kita serahkan yang ada nama Mahfud Suroso, Tengku Bagus, M Arif Taufiqurrahman, Muchayat, Munadi Herlambang, harus didalami, diungkap, bahkan tangkap saja dulu mereka. Jangan biarkan seperti ini. Kenapa KPK ngga kesana. Kenapa bermain angin. Bermain angin maksudnya, ngga jelas sampai sekarang kan, orang-orang yang menikmati uang negara itu ngga pernah diapa-apakan," paparnya.
Pendiri Fox Indonesia itu menuturkan, kemarin Choel tidak menjelaskan terkait Menkeu meskipun jika dihubungkan dengan poin kedua pemeriksaan yakni Andi Mallarangeng. Dia mengklaim, jelas persetujuan dan pencairan itu berkaitan dengan birokrasi pemerintahan.
"Ngga ada urusan adik saya (Choel) soal itu. Dan Andi juga tidak pernah beri kesempatan dan izin apapun bagi Choel ngurus birokrasi di Kemenpora," tandasnya.
(mhd)
