Kelemahan kepemimpinan ikut picu bentrok di Sumbawa
Rabu, 23 Januari 2013 - 12:08 WIB
Kelemahan kepemimpinan ikut picu bentrok di Sumbawa
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika menilai tidak hanya lemahnya sistem pencegahan dini yang memicu bentrok di Kota Sumbawa Besar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat terjadi. Lemahnya kepemimpinan di wilayah setempat juga memicu mengapa bentrok tersebut akhirnya bisa meluas hingga berbuntut pembakaran dan penjarahan.
"Saya kira ini bukan kelemahan sistem, tetapi kelemahan kepemimpinan," jelas Gede melalui pesan singkat kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2013).
Gede menegaskan, lemahnya sistem kepemimpinan di wilayah setempat membuat aparat keamanan yang bertugas di lapangan menjadi ragu untuk mengambil tindakan karena khawatir apa yang dilakukan melanggar aturan.
"Sehingga aparat di bawah ragu-ragu bertindak karena takut dituduh melanggar HAM dan hanya bisa menyaksikan pelanggaran HAM dari kelompok mayoritas kepada minoritas," tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini pun sangat menyayangkan Polres wilayah setempat tidak dapat mengambil keputusan baik ketika bentrokan belum maupun telah terjadi.
"Kalau mengatasi aksi massa ratusan saja sebuah Polres sudah tidak mampu bagaimana dengan massa yang lebih besar," pungkasnya.
Untuk informasi, bentrokan antar warga pecah di Sumbawa Besar, kemarin. Peristiwa itu diawali isu perkosaan di wilayah setempat. Namun kemudian berubah menjadi isu SARA sehingga terjadi bentrok antara warga Bali dengan Sumbawa. Bentrok itu diwarnai dengan aksi pembakaran, dan penjarahan.
"Saya kira ini bukan kelemahan sistem, tetapi kelemahan kepemimpinan," jelas Gede melalui pesan singkat kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2013).
Gede menegaskan, lemahnya sistem kepemimpinan di wilayah setempat membuat aparat keamanan yang bertugas di lapangan menjadi ragu untuk mengambil tindakan karena khawatir apa yang dilakukan melanggar aturan.
"Sehingga aparat di bawah ragu-ragu bertindak karena takut dituduh melanggar HAM dan hanya bisa menyaksikan pelanggaran HAM dari kelompok mayoritas kepada minoritas," tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini pun sangat menyayangkan Polres wilayah setempat tidak dapat mengambil keputusan baik ketika bentrokan belum maupun telah terjadi.
"Kalau mengatasi aksi massa ratusan saja sebuah Polres sudah tidak mampu bagaimana dengan massa yang lebih besar," pungkasnya.
Untuk informasi, bentrokan antar warga pecah di Sumbawa Besar, kemarin. Peristiwa itu diawali isu perkosaan di wilayah setempat. Namun kemudian berubah menjadi isu SARA sehingga terjadi bentrok antara warga Bali dengan Sumbawa. Bentrok itu diwarnai dengan aksi pembakaran, dan penjarahan.
(lns)
