Polri akui pemilu rentan kejahatan

Rabu, 16 Januari 2013 - 17:13 WIB
Polri akui pemilu rentan...
Polri akui pemilu rentan kejahatan
A A A
Sindonews.com - Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo mengakui bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) rawan dengan kejahatan. Karenanya Polri merasa perlu melakukan kerjasama antara kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tak hanya itu, menurut Timur, peran partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu juga harus dapat membantu menghilangkan kejahatan dalam pesta demokrasi tersebut.

"Setiap tahapan ada kerawanan, seperti kemarin tahapan penentuan partai peserta pemilu. Ya tentunya polri dalam hal ini mengajak peserta pemilu sebagai bagian dari proses pengamanan pemilu itu sendiri. Jadi bukan hanya polri saja, peserta-peserta pemilu juga punya pengamanan secara internal, kita akan kerja sama nanti," jelas Timur kepada wartawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Karena mengetahui rawan kejahatan, maka Polri akan membentuk pelatihan kepada anggotanya serta mengadakan simulasi dengan berbagai lembaga guna menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Ini kan pemilu sudah kita lakukan tiga kali ya. Pasti nanti kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, kemudian ada simulasi, ada rapat-rapat koordinasi, itu yang akan kita lakukan nanti. Sehingga setiap tahapan pemilu nanti berjalan dengan aman dan sukses," terangnya.

Sementara itu, ketika ditanya siapa saja yang akan mengikuti pelatihan tersebut, Timur mengatakan bahwa mereka yang menjadi peserta pemilu akan dilatih dalam rangka menjaga keamanan penyelenggaraan pemilu.

"Ya tentunya peserta pemilu kan punya pengamanan internal, itu kita latih juga nanti. Pelatihan pengamanan khusus untuk pemilu, sehingga nanti ada kesepahaman dalam pengamanan pemilu."

"Kita terbuka (pelatihan) ya terkait pengamanan dan apa yang akan dilakukan polri. Kita mulai kan dari mengajak secara preventif sebagai bagian dari pencegahan, kalau ada yang melanggar hukum ya akan kita proses sesuai ketentuan, dan tentu semua muaranya di peradilan," lanjutnya.
(kri)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
3 Fakta yang Telah Diungkap...
3 Fakta yang Telah Diungkap KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat
Wamenag: Pencegahan...
Wamenag: Pencegahan LGBT Akan Masuk Kurikulum Mulai Kelas 4 SD
TPPU Dinilai Bisa Jadi...
TPPU Dinilai Bisa Jadi Pintu Masuk Bongkar Kasus Eks Jampidsus
Mayjen TNI (Purn) Prihati...
Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito Uji Disertasi Doktor Johan Akbari di Universitas Bhayangkara
DNIKS dan Diplomasi...
DNIKS dan Diplomasi Kesejahteraan Sosial Indonesia
Infografis
Daftar 23 Kombes Pol...
Daftar 23 Kombes Pol Pecah Bintang pada Mutasi Polri Mei 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved