Laporan Rizal Mallarangeng jangan di media saja
Laporan Rizal Mallarangeng jangan di media saja
A
A
A
Sindonews.com - Rizal Mallarangeng diminta melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait informasi yang dimilikinya mengenai kasus pembangunan sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Adik kandung, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng ini dapat melaporkan informasi yang dimilikinya terkait Hambalang kepada KPK, agar tidak hanya menjadi konsumsi publik semata.
"Tidak cukup konsumsi media, dan masyarakat, dia (Rizal) dateng ke KPK agar diperiksa mengenai informasi itu. Iyah membawa itu (data dan fakta) ke KPK tanpa harus menunggu, jangan sebagai ungkapan ke media, dan tidak ada upaya serius ke KPK," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, saat dihubungi Sindonews, Selasa (8/1/2013).
Menurutnya, KPK menjadi lembaga yang tepat untuk Rizal melapor terlebih jika politikus Partai Golkar itu memiliki data yang lengkap mengenai kasus Hambalang.
"Yah saya pikir (laporakan) KPK, apalagi kalau data-data itu cukup rasional dan dikaitkan," jelasnya.
Seperti diketahui, Rizal mempertanyakan pengucuran dana pembangunan sport center Hambalang senilai Rp1,2 trilyun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum ditandatangani Andi dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.
Dia pun mencontohkan, Kementerian Pertahan (Kemhan) yang dananya sebesar Rp678 untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) diblokir Kemenkeu meski pada saat itu semua syarat pencairan dana telah dipenuhi Kemhan dan DPR.
"Rp678 miliar dana yang diminta Kemhan setengah (dana) Hambalang diteken Menhan dan DPR, dua-dua-nya setuju, tetapi dana tidak turun. Alarm bunyi, karena ada surat dari Seskab Dipo Alam, salah benar soal Dipo. Tapi berhasil menyetop. Kenapa ini yang nyata-nyata tidak ditandatangani Menpora dan Menteri PU kok malah dikucurkan dana sebesar itu," tegasnya dalam konferensi pers di Freedom Institute, Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 28 Desember 2012.
Adik kandung, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng ini dapat melaporkan informasi yang dimilikinya terkait Hambalang kepada KPK, agar tidak hanya menjadi konsumsi publik semata.
"Tidak cukup konsumsi media, dan masyarakat, dia (Rizal) dateng ke KPK agar diperiksa mengenai informasi itu. Iyah membawa itu (data dan fakta) ke KPK tanpa harus menunggu, jangan sebagai ungkapan ke media, dan tidak ada upaya serius ke KPK," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, saat dihubungi Sindonews, Selasa (8/1/2013).
Menurutnya, KPK menjadi lembaga yang tepat untuk Rizal melapor terlebih jika politikus Partai Golkar itu memiliki data yang lengkap mengenai kasus Hambalang.
"Yah saya pikir (laporakan) KPK, apalagi kalau data-data itu cukup rasional dan dikaitkan," jelasnya.
Seperti diketahui, Rizal mempertanyakan pengucuran dana pembangunan sport center Hambalang senilai Rp1,2 trilyun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum ditandatangani Andi dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.
Dia pun mencontohkan, Kementerian Pertahan (Kemhan) yang dananya sebesar Rp678 untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) diblokir Kemenkeu meski pada saat itu semua syarat pencairan dana telah dipenuhi Kemhan dan DPR.
"Rp678 miliar dana yang diminta Kemhan setengah (dana) Hambalang diteken Menhan dan DPR, dua-dua-nya setuju, tetapi dana tidak turun. Alarm bunyi, karena ada surat dari Seskab Dipo Alam, salah benar soal Dipo. Tapi berhasil menyetop. Kenapa ini yang nyata-nyata tidak ditandatangani Menpora dan Menteri PU kok malah dikucurkan dana sebesar itu," tegasnya dalam konferensi pers di Freedom Institute, Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 28 Desember 2012.
(maf)
Explore More