Demokrat imbau, PPATK laporkan risetnya ke KPK
Sabtu, 05 Januari 2013 - 16:31 WIB
Demokrat imbau, PPATK laporkan risetnya ke KPK
A
A
A
Sindonews.com - Riset dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada semester II 2012 menyebutkan, anggota legislatif periode 2009-2014 terindikasi paling tinggi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa mengimbau, agar hasil temuan PPATK tidak menjadi kegaduhan politik. Karena itu diharapkan PPATK secepatnya melaporkan hasil risetnya itu kepada aparat penegak hukum.
"Yah sebaiknya jika memang PPATK menemukan kecurigaan, daripada melansir, lebih baik disampaikan saja kepada penegak hukum, langsung kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, kejaksaan, biar penemuan PPATK menjadi lebih bermanfaat," kata Saan usai mengikuti diskusi Polemik Sindo Radio bertema Tahun Berburu Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, nantinya setelah dilaporkan, kemudian KPK baru bisa menindaklanjuti laporan PPATK tersebut. Karena itu dia berharap agar temuan itu jangan hanya menjadi wacana.
"Dari apa yang disampaikan PPATK itu kan nantinya aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti temuan itu. Kalau temuan itu sekadar wacana itu tidak memperbaiki apapun, buat apa," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota legislatif periode 2009-2014 terindikasi paling tinggi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal itu berdasarkan hasil riset tipologi PPATK pada semester II 2012.
"Periode jabatan anggota legislatif sejak 1999, berdasarkan hasil analisis ditemukan yang terbanyak terindikasi tindak pidana korupsi adalah periode 2009 hingga 2014, yaitu sebesar 42,71 persen," ungkap Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 PPATK di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Rabu 2 Januari 2013.
Menurutnya, anggota legislatif cenderung lebih tinggi melakukan dugaan korupsi ketimbang mereka yang bekerja di komisi legislatif.
"Indikasi korupsi dilakukan anggota legislatif, presentasenya sebesar 69,7 persen, sedangkan komisi legislatif sebesar 10,4 persen," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa mengimbau, agar hasil temuan PPATK tidak menjadi kegaduhan politik. Karena itu diharapkan PPATK secepatnya melaporkan hasil risetnya itu kepada aparat penegak hukum.
"Yah sebaiknya jika memang PPATK menemukan kecurigaan, daripada melansir, lebih baik disampaikan saja kepada penegak hukum, langsung kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, kejaksaan, biar penemuan PPATK menjadi lebih bermanfaat," kata Saan usai mengikuti diskusi Polemik Sindo Radio bertema Tahun Berburu Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, nantinya setelah dilaporkan, kemudian KPK baru bisa menindaklanjuti laporan PPATK tersebut. Karena itu dia berharap agar temuan itu jangan hanya menjadi wacana.
"Dari apa yang disampaikan PPATK itu kan nantinya aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti temuan itu. Kalau temuan itu sekadar wacana itu tidak memperbaiki apapun, buat apa," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota legislatif periode 2009-2014 terindikasi paling tinggi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal itu berdasarkan hasil riset tipologi PPATK pada semester II 2012.
"Periode jabatan anggota legislatif sejak 1999, berdasarkan hasil analisis ditemukan yang terbanyak terindikasi tindak pidana korupsi adalah periode 2009 hingga 2014, yaitu sebesar 42,71 persen," ungkap Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 PPATK di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Rabu 2 Januari 2013.
Menurutnya, anggota legislatif cenderung lebih tinggi melakukan dugaan korupsi ketimbang mereka yang bekerja di komisi legislatif.
"Indikasi korupsi dilakukan anggota legislatif, presentasenya sebesar 69,7 persen, sedangkan komisi legislatif sebesar 10,4 persen," ujarnya.
(maf)
