PAN tidak takut menterinya digeser
PAN tidak takut menterinya digeser
A
A
A
Sindonews.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengizinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Selain itu, partai berlambang matahari terbit ini tidak gentar jika menterinya dicopot.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Bima Arya mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan di kabinetnya.
"Yang penting reshuffle harus cepat dilandasi dan harus segera dilakukan jangan diulur waktu lagi, lebih cepat lebih bagus," kata Bima saat dihubungi Sindonews, Jumat (4/1/2013).
Dia menyampaikan, PAN tidak takut jika nantinya ada menteri mereka yang dicopot jika memang kinerjanya tidak maksimal atau mendapat rapor merah. Menurutnya, yang terpenting SBY mampu menjelaskan alasan pencopotan dan memikirkan keseimbangan dan komposisi koalisi.
"Jika dilihat prinsip kinerja, yang memang kinerjanya tepat jangan, kalau tidak bagus tidak apa-apa digeser, perlu diperhatikan keseimbangan koalisi, bagaimana komposisi koalisi. Kita percaya dan saya yakin Presiden SBY bisa, kalau soal nama-namanya presiden lebih tahu," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada 27 Desember 2012, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memaparkan hasil evaluasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintah.
Hasilnya sejumlah kementerian atau lembaga mendapat rapor merah atau memiliki catatan kinerja yang buruk di 2012.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Bima Arya mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan di kabinetnya.
"Yang penting reshuffle harus cepat dilandasi dan harus segera dilakukan jangan diulur waktu lagi, lebih cepat lebih bagus," kata Bima saat dihubungi Sindonews, Jumat (4/1/2013).
Dia menyampaikan, PAN tidak takut jika nantinya ada menteri mereka yang dicopot jika memang kinerjanya tidak maksimal atau mendapat rapor merah. Menurutnya, yang terpenting SBY mampu menjelaskan alasan pencopotan dan memikirkan keseimbangan dan komposisi koalisi.
"Jika dilihat prinsip kinerja, yang memang kinerjanya tepat jangan, kalau tidak bagus tidak apa-apa digeser, perlu diperhatikan keseimbangan koalisi, bagaimana komposisi koalisi. Kita percaya dan saya yakin Presiden SBY bisa, kalau soal nama-namanya presiden lebih tahu," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada 27 Desember 2012, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memaparkan hasil evaluasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintah.
Hasilnya sejumlah kementerian atau lembaga mendapat rapor merah atau memiliki catatan kinerja yang buruk di 2012.
(maf)
Explore More