KPU diintervensi?
Kamis, 03 Januari 2013 - 19:19 WIB
KPU diintervensi?
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak independen dalam proses verifikasi faktual partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014.
Pengamat politik, Boni Hargen menduga ada pihak yang mengintervensi KPU sehingga membuat lembaga itu tidak independen.
"Dalam artian pasti ada tangan lain yang mau mengatur KPU, seperti misalnya ada isu intelijen bermain, atau dari kelompok tertentu yang punya power entah dari kelompok yang berkuasa atau tidak," ujarnya di Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2013).
Kelompok yang dimaksudnya itu sebagai kartel oligarki. Sehingga, KPU RI merasa tidak leluasa dalam menjalankan sejumlah tugasnya di lapangan.
"Yang pasti, KPU harus bisa sampai pada titik akhir, akan ada daftar partai yang lolos dan tidak, dan saya pikir sejauh ini kita hanya bisa menerima, dengan harapan KPU sendiri harus bisa meminimalisir segala sesuatu yang terjadi dlm proses verifikasi," katanya.
Lebih lanjut ia menuturkan, intinya jika ada partai-partai politik kuat yang mencoba bermain, mencoba membuka atau membatasi kompetisi Pemilu 2014 dengan mengurangi jumlah parpol, jangan sampai mencederai harapan publik.
Pengamat politik, Boni Hargen menduga ada pihak yang mengintervensi KPU sehingga membuat lembaga itu tidak independen.
"Dalam artian pasti ada tangan lain yang mau mengatur KPU, seperti misalnya ada isu intelijen bermain, atau dari kelompok tertentu yang punya power entah dari kelompok yang berkuasa atau tidak," ujarnya di Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2013).
Kelompok yang dimaksudnya itu sebagai kartel oligarki. Sehingga, KPU RI merasa tidak leluasa dalam menjalankan sejumlah tugasnya di lapangan.
"Yang pasti, KPU harus bisa sampai pada titik akhir, akan ada daftar partai yang lolos dan tidak, dan saya pikir sejauh ini kita hanya bisa menerima, dengan harapan KPU sendiri harus bisa meminimalisir segala sesuatu yang terjadi dlm proses verifikasi," katanya.
Lebih lanjut ia menuturkan, intinya jika ada partai-partai politik kuat yang mencoba bermain, mencoba membuka atau membatasi kompetisi Pemilu 2014 dengan mengurangi jumlah parpol, jangan sampai mencederai harapan publik.
(lns)
