Pilkada Buol ajang pemerasan terhadap pengusaha
Kamis, 03 Januari 2013 - 15:39 WIB
Pilkada Buol ajang pemerasan terhadap pengusaha
A
A
A
Sindonews.com - Ajang Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menjadi musibah bagi para pengusaha yang memiliki bisnis dan juga investasi di Buol.
Hal itu diungkap oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit saat dihadirkan menjadi saksi ahli untuk terdakwa Hartati Murdaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Saat itu calon incumbent seakan tidak takut meminta dana kepada para pengusaha. Jika ditolak dikhawatirkan mempersulit pengusaha, sementara jika diberi maka pengusaha akan dituduh menyuap.
"Kami dalam posisi dilematik. Untuk melancarkan usaha, akhirnya tidak memberi uang ke bupati salah, memberi pun salah, bisa-bisa kami duduk disini jadi terdakwa," ungkap Anton saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Anton mengaku, pengusaha seringkali dipersulit terutama dalam hal perizinan. Bahkan izin yang sudah keluar pun bisa diberikan kepada investor lain sehingga terjadi tumpang tindih lahan. Parahnya, pemerintah daerah cenderung cuci tangan ketika terjadi perselisihan.
"Makin terpencil daerahnya, tingkat kesulitan pengusaha makin pelik. Bukan cuma usahanya, tapi masalah akibat pemerintah daerahnya juga," beber Anton.
Hartati Murdaya, lanjut Anton, menjadi salah satu korban dari Otonomi Daerah yang tidak memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Padahal, menurut Anton, saat ini Hartati dinilai sebagai investor yang menjadi pionir mengembangkan daera terpencil Buol dengan membangun perkebunan kelapa sawit yang memberi penghidupan bagi puluhan ribu rakyat Buol.
Sehingga, menjadi kontradiktif ketika dibandingkan dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Investor lama lah yang menjadi pionir membangun daerah, tapi justru investor lain yang datang belakangan yang diberi kemudahan fasilitas,” ungkapnya.
Anton juga heran mengapa akhirnya Hartati mau berinvestasi jauh-jauh di Buol. Padahal, daerah itu sangat terpencil.
Menurut Anton, sebenarnya kalangan pengusaha ingin menciptakan good corporate governance, dan menciptakan persaingan usaha yang fair. Tapi, faktanya pergantian kepemimpinan di daerah memaksa pengusaha untuk bersikap akomodatif terhadap tekanan kepala daerah yang meminta dana.
Menurutnya, pengusaha terpaksa bertindak di luar hukum lebih dikarenakan ingin mempertahankan investasi yang sudah ditanamnya. Selain karena jumlahnya yang besar, juga karena ingin mempertahankan usaha itu berjalan sehingga lapangan kerja tetap terbuka bagi rakyat.
"Kalau saya menilai, Ibu Hartati yang mau menanam modalnya sampai ke daerah yang sangat jauh itu bukan hanya digerakan untuk mencari keuntungan. Ada faktor lain, panggilan yang sangat kuat untuk menjadi pionir di daerah. Ini harusnya di apresiasi,” pungkasnya.
Hal itu diungkap oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit saat dihadirkan menjadi saksi ahli untuk terdakwa Hartati Murdaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Saat itu calon incumbent seakan tidak takut meminta dana kepada para pengusaha. Jika ditolak dikhawatirkan mempersulit pengusaha, sementara jika diberi maka pengusaha akan dituduh menyuap.
"Kami dalam posisi dilematik. Untuk melancarkan usaha, akhirnya tidak memberi uang ke bupati salah, memberi pun salah, bisa-bisa kami duduk disini jadi terdakwa," ungkap Anton saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Anton mengaku, pengusaha seringkali dipersulit terutama dalam hal perizinan. Bahkan izin yang sudah keluar pun bisa diberikan kepada investor lain sehingga terjadi tumpang tindih lahan. Parahnya, pemerintah daerah cenderung cuci tangan ketika terjadi perselisihan.
"Makin terpencil daerahnya, tingkat kesulitan pengusaha makin pelik. Bukan cuma usahanya, tapi masalah akibat pemerintah daerahnya juga," beber Anton.
Hartati Murdaya, lanjut Anton, menjadi salah satu korban dari Otonomi Daerah yang tidak memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Padahal, menurut Anton, saat ini Hartati dinilai sebagai investor yang menjadi pionir mengembangkan daera terpencil Buol dengan membangun perkebunan kelapa sawit yang memberi penghidupan bagi puluhan ribu rakyat Buol.
Sehingga, menjadi kontradiktif ketika dibandingkan dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Investor lama lah yang menjadi pionir membangun daerah, tapi justru investor lain yang datang belakangan yang diberi kemudahan fasilitas,” ungkapnya.
Anton juga heran mengapa akhirnya Hartati mau berinvestasi jauh-jauh di Buol. Padahal, daerah itu sangat terpencil.
Menurut Anton, sebenarnya kalangan pengusaha ingin menciptakan good corporate governance, dan menciptakan persaingan usaha yang fair. Tapi, faktanya pergantian kepemimpinan di daerah memaksa pengusaha untuk bersikap akomodatif terhadap tekanan kepala daerah yang meminta dana.
Menurutnya, pengusaha terpaksa bertindak di luar hukum lebih dikarenakan ingin mempertahankan investasi yang sudah ditanamnya. Selain karena jumlahnya yang besar, juga karena ingin mempertahankan usaha itu berjalan sehingga lapangan kerja tetap terbuka bagi rakyat.
"Kalau saya menilai, Ibu Hartati yang mau menanam modalnya sampai ke daerah yang sangat jauh itu bukan hanya digerakan untuk mencari keuntungan. Ada faktor lain, panggilan yang sangat kuat untuk menjadi pionir di daerah. Ini harusnya di apresiasi,” pungkasnya.
(lns)
