PDIP tetap jadi oposisi sampai 2014
Senin, 31 Desember 2012 - 16:26 WIB
PDIP tetap jadi oposisi sampai 2014
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah, kedatangan Taufik Kiemas dengan putrinya Puan Maharani ke Istana Presiden, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
Pernyataan bantahan tersebut dikatakan Puan. Menurutnya, PDIP secara tegas tetap menjadi partai oposisi sampai 2014 mendatang dan berada di luar Pemerintah SBY-Boediono.
"PDIP sampai hari ini konsisten berada diluar pemerintahan, kita tunggu sampai 2014 saja dan tidak ada pembicaraan politik berkaitan pergantian kabinet, kita konsisten sebagai partai," kata Puan, disela-sela ulang tahun dan peluncuran buka Taufiq Kiemas Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam, 70 Tahun Taufiq Kiemas, di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/12/2012).
Putri Ketua Umum PDIP Mega Soekarnoputri ini menghargai pendapat sejumlah pihak, dirinya layak menempati kursi Menpora, yang ditinggalkan Andi Alfian Mallarangeng karena tersangkut dugaan korupsi proyek Hambalang.
"Masuk sebagai menteri, itu hak prerogatif presiden, jadi kalau siapa pun menyebut nama boleh-boleh saja, harus dihormati," pungkasnya.
Pernyataan bantahan tersebut dikatakan Puan. Menurutnya, PDIP secara tegas tetap menjadi partai oposisi sampai 2014 mendatang dan berada di luar Pemerintah SBY-Boediono.
"PDIP sampai hari ini konsisten berada diluar pemerintahan, kita tunggu sampai 2014 saja dan tidak ada pembicaraan politik berkaitan pergantian kabinet, kita konsisten sebagai partai," kata Puan, disela-sela ulang tahun dan peluncuran buka Taufiq Kiemas Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam, 70 Tahun Taufiq Kiemas, di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/12/2012).
Putri Ketua Umum PDIP Mega Soekarnoputri ini menghargai pendapat sejumlah pihak, dirinya layak menempati kursi Menpora, yang ditinggalkan Andi Alfian Mallarangeng karena tersangkut dugaan korupsi proyek Hambalang.
"Masuk sebagai menteri, itu hak prerogatif presiden, jadi kalau siapa pun menyebut nama boleh-boleh saja, harus dihormati," pungkasnya.
(maf)
