Kelas menengah belum inginkan perubahan politik
Sabtu, 29 Desember 2012 - 11:37 WIB
Kelas menengah belum inginkan perubahan politik
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang Pemilu 2014 mendatang, kelas menengah terdidik seperti mahasiswa, akademisi, dan aktifis prodemokrasi belum menginginkan perubahan politik. Saat ini mereka lebih memilih 'zona nyaman' ketimbang harus melakukan perubahan yang memang dibutuhkan Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam seminar Budaya Politik Indonesia dan Kelas Menengah di Gren Alia Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (29/12/2012).
"Dalam jangka pendek, kelas menengah Indonesia lebih memilih zona nyaman ketimbang faktor perubahan politik. Kalangan kelas menengah terdidik seperti akademisi, mahasiswa, dan aktifis gerakan prodemokrasi bukan hanya sedikit jumlahnya, namun cenderung terpolararisasi," kata dia.
Menurutnya, saat ini yang bisa melakukan perubahan politik hanya melalui konsolidasi kekuatan masyarakat sipil yang berintikan kelas menengah.
"Padahal, konsolidasi demokrasi pertama-tama meniscayakan berlangsungnya konsolidasi kekuatan masyarakat sipil yang berintikan kelas menengah. Salah satu kuncinya adalah membangun saling kerja sama dan konsolidasi di antara berbagai elemen kekuatan civil society," sambungnya.
Syamsuddin menegaskan, kerja sama dan konsolidasi kelas menengah, masyarakat sipil, media, ormas, akademisi dan mahasiswa sangat diperlukan untuk mendesak perubahan dari kepemimpinan yang pro rakyat.
"Kerja sama dan konsolidasi diantara berbagai elemen kekuatan civil society. Media, CSO, ormas, akademisi, dan mahasiswa diperlukan untuk mendeksakkan perubahan kepada mereka yang seharusnya paling bertanggungjawab untuk itu, yakni para elite penyelenggara negara yang tengah mati rasa," cetusnya.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam seminar Budaya Politik Indonesia dan Kelas Menengah di Gren Alia Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (29/12/2012).
"Dalam jangka pendek, kelas menengah Indonesia lebih memilih zona nyaman ketimbang faktor perubahan politik. Kalangan kelas menengah terdidik seperti akademisi, mahasiswa, dan aktifis gerakan prodemokrasi bukan hanya sedikit jumlahnya, namun cenderung terpolararisasi," kata dia.
Menurutnya, saat ini yang bisa melakukan perubahan politik hanya melalui konsolidasi kekuatan masyarakat sipil yang berintikan kelas menengah.
"Padahal, konsolidasi demokrasi pertama-tama meniscayakan berlangsungnya konsolidasi kekuatan masyarakat sipil yang berintikan kelas menengah. Salah satu kuncinya adalah membangun saling kerja sama dan konsolidasi di antara berbagai elemen kekuatan civil society," sambungnya.
Syamsuddin menegaskan, kerja sama dan konsolidasi kelas menengah, masyarakat sipil, media, ormas, akademisi dan mahasiswa sangat diperlukan untuk mendesak perubahan dari kepemimpinan yang pro rakyat.
"Kerja sama dan konsolidasi diantara berbagai elemen kekuatan civil society. Media, CSO, ormas, akademisi, dan mahasiswa diperlukan untuk mendeksakkan perubahan kepada mereka yang seharusnya paling bertanggungjawab untuk itu, yakni para elite penyelenggara negara yang tengah mati rasa," cetusnya.
(mhd)
