Pemerintah lemah deteksi konflik di masyarakat

Sindonews.com - Pemerintah dinilai lemah dalam mendeteksi konflik horizontal yang terjadi dimasyarakat saat ini. Padahal dengan daya deteksi yang baik, maka potensi konflik dapat dcegah sehingga tidak sampai meledak menjadi konflik.

"Konflik harus dikelola ditingkat lokal bukan tingkat nasional. Pemda, polda, universitas lokal, tokoh agama, dan tokoh adat,"kata Sosiolog UI Tamrin Amal dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 oleh The Jakarta Institute dan Perhimpunan Mahasiswa Jakarta bertema 'Mencari Format yang ideal dalam penyelesaian konflik sosial di Indonesia', di Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Tamrin mencontohkan dalam konflik Ambon, UI sudah melakukan kajian dan sudah memberi peringatan ke Bapenas. Namun sayangnya Bapenas tidak mendengar karena hanya bicara soal ekonomi saja.

"Ke depan kita harus punya peta soal potensi konflik, kita harus tahu apakah keadaan suatu daerah itu masih lampu hijau atau sudah lampu kuning atau lampu merah. Perlu sistem peringatan dini atas kemungkinan konflik," tandasnya.

Selain itu, sambungnya harus ada lembaga yang membuat sistem peringatan konflik pemerintahan dini.
Pemerintah pusat terlalu jauh dari lapangan dan Kemendagri sudah membuat pemetaan konflik sosial tetapi yang dibuat adalah peta daerah yang sudah berkonflik.

"Padahal yang dibutuhkan adalah peta daerah yang berpotensi terjadi konflik. Lembaga yang harus membuat sistem peringatan dini adalah pemda tingkat gubernur, walikota dan bupati. Selain pemda, Polda juga bisa membuat sistem peringatan dini," tegasnya.

Menurutnya, Polda juga harus tahu setiap jengkal dari daerahnya. Universitas lokal dan LIPI bisa membantu pembuatan sistem peringatan dini. Tokoh agama dan adat juga harus diikutkan.

"LIPI harus membuat kajian siapa yang benar-benar merupakan tokoh agama atau tokoh adat," tambahnya.

Dia melihat, Lampung dan Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas utama dalam masalah konflik di masyarakat.

"Kedua daerah ini merupakan daerah yang paling panas. Perlu juga ada prioritas terhadap kota menengah di seluruh Indonesia yang berpenduduk 100 ribu-1 juta jiwa. Masa depan Indonesia akan ditentukan atas apa yang terjadi di kota menengah," terangnya.

Selain itu, kota menengah sangat rawan konflik, misalnya Mataram, Larantuka, Tegal, Pekalongan, Palu, Poso dan 300 kota menengah lainnya.

"Saya tidak percaya konflik bisa diselesaikan secara legal birokratik walau DPR sudah menghasilkan UU Pengendalian Konflik Sosial (PKS) itu bukan penyelesaian. Konflik bukan ditangani tetapi dikelola," tandasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Husnan B Fananie mengatakan, konflik harus dikelola dengan baik dengan melakukan deteksi awal.

"Saya setuju dengan adanya ide pembuatan sistem peringatan dini sosial. Kita harus pelajari tentang sistem peringatan dini sosial karena itu tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah," jelasnya.

DPR, kata dia, membuka pintu dari berbagai masukan untuk mengelola konflik. Semua elemen bangsa harus memberikan sumbangsihnya dan hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan karakter bangsa.

"Solusi adalah bagaimana kita sama-sama merasa menjadi pemilik aset negeri ini. Jangan merasa kita ini menjadi orang yang terpinggirkan. Kita tidak ingin negeri ini tercabik-cabik, negeri ini harus terus bersatu. Menjadi tugas kita bersama untuk menjaga itu," sebutnya.