PKB tidak usah panik tanggapi kementerian malas
Selasa, 25 Desember 2012 - 16:13 WIB
PKB tidak usah panik tanggapi kementerian malas
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak panik menanggapi hasi; dari lembaganya itru.
Seperti diketahui, hasil laporan Fitra, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemeneg PDT) yang dipimpin politikus PKB Helmy Faisal, masuk dalam daftar kementerian pemalas.
“PKB jangan panik, kita bukan menyerang menteri dari PKB,” kata Uchok melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Selasa (25/12/2012).
Menurut Uchok, data yang dimiliki Fitra bersumber dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu), tentu bisa dipertanggung jawabkan.
“Data kita bukan plagiat saja. Data kita bersumber dari Kementerian Keuangaan,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan adanya penilaianya tersebut, dimaksudkan agar Pemerintah SBY-Boediono memperbaiki penyerapan dana yang kurang maksimal.
"Kita ingin ada perbaikan dari Pemerintah SBY, lantaran Pemeritahan SBY ini persoalan setiap tahun adalah penyerapan anggaran yang tidak pernah diperbaiki,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Hanif Dakhiri meragukan, data yang digunakan FITRA bisa saja masih menggunakan data lama atau bukan yang terbaru.
Sehingga, masih perlu ditelusuri kebenarannya. Namun demikian, pihaknya menganggap yang disampaikan oleh FITRA itu sebagai masukan bagi kalangan internal PKB maupun kementerian.
“Kalau di kementerian ada pentahapan proses penyerapan anggaran. Misalnya, April berapa persen, kuartal pertama mereka pasti ada rencana begitu. Saya khawatir data yang dihimpun oleh FITRA belum lengkap,” tukasnya.
Seperti diketahui, hasil laporan Fitra, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemeneg PDT) yang dipimpin politikus PKB Helmy Faisal, masuk dalam daftar kementerian pemalas.
“PKB jangan panik, kita bukan menyerang menteri dari PKB,” kata Uchok melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Selasa (25/12/2012).
Menurut Uchok, data yang dimiliki Fitra bersumber dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu), tentu bisa dipertanggung jawabkan.
“Data kita bukan plagiat saja. Data kita bersumber dari Kementerian Keuangaan,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan adanya penilaianya tersebut, dimaksudkan agar Pemerintah SBY-Boediono memperbaiki penyerapan dana yang kurang maksimal.
"Kita ingin ada perbaikan dari Pemerintah SBY, lantaran Pemeritahan SBY ini persoalan setiap tahun adalah penyerapan anggaran yang tidak pernah diperbaiki,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Hanif Dakhiri meragukan, data yang digunakan FITRA bisa saja masih menggunakan data lama atau bukan yang terbaru.
Sehingga, masih perlu ditelusuri kebenarannya. Namun demikian, pihaknya menganggap yang disampaikan oleh FITRA itu sebagai masukan bagi kalangan internal PKB maupun kementerian.
“Kalau di kementerian ada pentahapan proses penyerapan anggaran. Misalnya, April berapa persen, kuartal pertama mereka pasti ada rencana begitu. Saya khawatir data yang dihimpun oleh FITRA belum lengkap,” tukasnya.
(maf)
