Kinerja Pemerintahan SBY-Boedino kurang maksimal

Selasa, 25 Desember 2012 - 13:56 WIB
Kinerja Pemerintahan...
Kinerja Pemerintahan SBY-Boedino kurang maksimal
A A A
Sindonews.com- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis enam kementerian masuk dalam katagori pemalas, karena dianggap tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Hal ini menunjukkan, kinerja Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono kurang maksimal.

Dampak dari kurang maksimalnya kinerja Pemerintahan SBY-Boedino itu adalah, kecilnya penurunan angka kemiskinan di negeri ini.

“Dari survei yang dilakukan, penurunan tingkat kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja tidak mencapai target ,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahter (FPKS), Abdul Hakim dalam perbincangannya dengan Sindonews, Selasa (25/12/2012).

Menurutnya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY-Boediono terus merosot. Maka itu dianjurkan olehnya, untuk melakukan evaluasi terhadap para menteri, khususnya Kementerian yang tidak bisa bekerja maksimal.

“Sewajarnya terus mengevaluasi kinerja para menterinya untuk mencapai performa sesuai harapan masyarakat ,” imbuhnya..
(kur)
Berita Terkait
Dongkrak Kinerja Kabinet!
Dongkrak Kinerja Kabinet!
Reshuffle Kabinet Diyakini...
Reshuffle Kabinet Diyakini Mampu Genjot Kinerja
Persepi Sebut Opini...
Persepi Sebut Opini Publik Tak Sepenuhnya Jadi Ukuran Kinerja Kementerian
Perombakan Kabinet Dinilai...
Perombakan Kabinet Dinilai Masih Menunjukkan Politik Transaksional
Perbaiki Kinerja Kabinet,...
Perbaiki Kinerja Kabinet, Relawan Jokowi Dorong Reshuffle
Reshuffle Kabinet Harus...
Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Letupan Politik
Berita Terkini
Gempa M7,1 Guncang Jepang,...
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
PWI Cabut Laporan Polisi...
PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris
Perindo Bekali Anggota...
Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan
Anggota DPRD Jatim Ditahan...
Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Diduga Beri Suap Rp1,5 Miliar demi Jatah Dana Hibah Rp83,4 Miliar
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Ambang Batas Fraksi daripada Ambang Batas Parlemen
Dasar Penetapan Febrie...
Dasar Penetapan Febrie sebagai Tersangka TPPU Dipertanyakan
Infografis
Rusia: UNICEF Anggap...
Rusia: UNICEF Anggap Anak Gaza Kurang Penting Dibanding Anak Ukraina
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved