DPR prihatin Kementerian ESDM masuk kategori malas
Selasa, 25 Desember 2012 - 09:00 WIB
DPR prihatin Kementerian ESDM masuk kategori malas
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mengaku prihatin dengan masuknya Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kategori kementerian termalas yang tidak mampu menyerap anggaran dengan baik, versi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
“Sangat prihatin dengan kementrian yang tidak mampu berkinerja baik, terutama ESDM yang menjadi mitra saya di Komisi VII DPR,” kata Dewi melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Selasa (25/12/2012).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, pada saat pembahasan anggaran, DPR sudah mendorong untuk membuat program tata kelola energi yang sangat komprehensif, namun hal itu kandas dan tidak terealisasi.
“Masih Berkutat pada rutinitas seperti BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik saja yang selama ini tidak dicari solusi alternatif, tapi malah memangkas hak rakyat dengan program pembatasan subsidi, bahkan pelarangan menggunakan bbm bersubsidi,” ucapnya.
Seperti diketahui, dari catatan Fitra pada Minggu 23 Desember 2013, enam kementerian yang dikatakan malas adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemeneg PDT), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra).
"Catatan Seknas Fitra berdasarkan laporan realisasi anggaran semester I terhadap kinerja anggaran kementerian, hingga pertengahan Tahun 2012 belum mencapai 50 persen, sebagaimana yang ditargetkan," kata Koordinator Riset Fitra, Maulana, dalam konferensi pers Catatn Akhir Tahun Anggaran 2012 di Sekretarian Nasional (Seknas) Fitra, Mampang, Jakarta Selatan.
Terakhir dia menjelaskan, dari hasil riset tersebut menunjukkan, kasus realisasi anggaran terulang seperti tahun lalu. Hanya menyerap anggaran kurang dari 20 persen, mengindikasikan kinerja kementerian yang malas.
“Kemenpera, Kemenpora, ESDM, Kementerian PDT, Kemenbudpar, Kemenkokesra. Buruknya kinerja penyerapan anggaran Kementerian ini menjadi salah satu sebab terulangnya kasus realisasi anggaran seperti tahun lalu," ucapnya.
“Sangat prihatin dengan kementrian yang tidak mampu berkinerja baik, terutama ESDM yang menjadi mitra saya di Komisi VII DPR,” kata Dewi melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Selasa (25/12/2012).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, pada saat pembahasan anggaran, DPR sudah mendorong untuk membuat program tata kelola energi yang sangat komprehensif, namun hal itu kandas dan tidak terealisasi.
“Masih Berkutat pada rutinitas seperti BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik saja yang selama ini tidak dicari solusi alternatif, tapi malah memangkas hak rakyat dengan program pembatasan subsidi, bahkan pelarangan menggunakan bbm bersubsidi,” ucapnya.
Seperti diketahui, dari catatan Fitra pada Minggu 23 Desember 2013, enam kementerian yang dikatakan malas adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemeneg PDT), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra).
"Catatan Seknas Fitra berdasarkan laporan realisasi anggaran semester I terhadap kinerja anggaran kementerian, hingga pertengahan Tahun 2012 belum mencapai 50 persen, sebagaimana yang ditargetkan," kata Koordinator Riset Fitra, Maulana, dalam konferensi pers Catatn Akhir Tahun Anggaran 2012 di Sekretarian Nasional (Seknas) Fitra, Mampang, Jakarta Selatan.
Terakhir dia menjelaskan, dari hasil riset tersebut menunjukkan, kasus realisasi anggaran terulang seperti tahun lalu. Hanya menyerap anggaran kurang dari 20 persen, mengindikasikan kinerja kementerian yang malas.
“Kemenpera, Kemenpora, ESDM, Kementerian PDT, Kemenbudpar, Kemenkokesra. Buruknya kinerja penyerapan anggaran Kementerian ini menjadi salah satu sebab terulangnya kasus realisasi anggaran seperti tahun lalu," ucapnya.
(maf)
