DPR & Pemerintah tidak kompak, Prolegnas terbengkalai
Senin, 24 Desember 2012 - 16:09 WIB
DPR & Pemerintah tidak kompak, Prolegnas terbengkalai
A
A
A
Sindonews.com - Kegagalan pencapaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang terus terulang oleh pemerintah dalam hal ini DPR, dianggap karena faktor desain Prolegnas yang tidak seimbang dengan kapasitas DPR dan Pemerintah.
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri.
"Kegagalan pencapaian target ini terus berulang setiap tahunnya. Menurut saya, ini karena desain Prolegnas tidak mampu mengestimasi kapasitas dan beban kerja DPR maupun juga Pemerintah," kata Ronald lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (24/12/2012).
Menurutnya, adanya pembahasan yang alot antara Pemerintah dengan DPR juga menjadi salah satu hambatan tidak tercapainya target Prolegnas yang ditentukan. Dia mencontohkan dalam pembahasan Rancangan Undangan-undangan (RUU) Pengelolaan Ibadah Haji.
"Di satu sisi, Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU tersebut dimasukkan dalam Prolegnas 2012. Akan tetapi, Pemerintah lebih mengutamakan RUU Keuangan Haji untuk masuk dalam agenda Prolegnas tahun 2012. Hal-hal seperti ini juga menjadi kendala tercapainya target tersebut," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ketidaksepahaman tersebut menghambat tercapainya target pengesahan UU. Namun dia meyakini, pembahasan RUU maupun revisi UU yang alot akan menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas.
"Sikap pro dan kontra terhadap suatu RUU bukan menjadi sebuah kemunduran. Namun, melalui perencanaan yang baik dan diskusi yang tercipta, akan semakin bemutu kualitasnya. Sehingga meningkatkan mutu undang-undang," pungkasnya.
Perlu diketahui, kegagalan pencapaian target Prolegnas yang berulang itu bisa dilihat dari tahun 2011 yang hanya berhasil mengesahkan 24 UU dari target Prolegnas sebanyak 93 rancangan UU maupun revisi UU.
Sementara di tahun 2010, dari 70 target proglenas, hanya sebanyak 16 UU yang berhasil diselesaikan oleh DPR dan juga pemerintah.
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri.
"Kegagalan pencapaian target ini terus berulang setiap tahunnya. Menurut saya, ini karena desain Prolegnas tidak mampu mengestimasi kapasitas dan beban kerja DPR maupun juga Pemerintah," kata Ronald lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (24/12/2012).
Menurutnya, adanya pembahasan yang alot antara Pemerintah dengan DPR juga menjadi salah satu hambatan tidak tercapainya target Prolegnas yang ditentukan. Dia mencontohkan dalam pembahasan Rancangan Undangan-undangan (RUU) Pengelolaan Ibadah Haji.
"Di satu sisi, Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU tersebut dimasukkan dalam Prolegnas 2012. Akan tetapi, Pemerintah lebih mengutamakan RUU Keuangan Haji untuk masuk dalam agenda Prolegnas tahun 2012. Hal-hal seperti ini juga menjadi kendala tercapainya target tersebut," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ketidaksepahaman tersebut menghambat tercapainya target pengesahan UU. Namun dia meyakini, pembahasan RUU maupun revisi UU yang alot akan menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas.
"Sikap pro dan kontra terhadap suatu RUU bukan menjadi sebuah kemunduran. Namun, melalui perencanaan yang baik dan diskusi yang tercipta, akan semakin bemutu kualitasnya. Sehingga meningkatkan mutu undang-undang," pungkasnya.
Perlu diketahui, kegagalan pencapaian target Prolegnas yang berulang itu bisa dilihat dari tahun 2011 yang hanya berhasil mengesahkan 24 UU dari target Prolegnas sebanyak 93 rancangan UU maupun revisi UU.
Sementara di tahun 2010, dari 70 target proglenas, hanya sebanyak 16 UU yang berhasil diselesaikan oleh DPR dan juga pemerintah.
(maf)
