Inilah persentase tolak diskriminasi

Minggu, 23 Desember 2012 - 17:06 WIB
Inilah persentase tolak...
Inilah persentase tolak diskriminasi
A A A

Sindonews.com – Berdasarkan hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI), masyarakat Indonesia pada umumnya sangat tidak menginginkan adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu.

"Mayoritas publik tidak suka perilaku diskriminasi," ujar peneliti LSI Community Adjie Alfaraby saat konfrensi pers, di kantornya, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (23/12/2012).

Ia mengaku, berdasarkan hasil penelitian yang dilakuan oleh tim LSI, semua agama dan suku ingin diperlakukan sama. Untuk segmen agama sebanyak 88,84 persen dan segmen suku hanya 93,04.

“Untuk segmen lainnya, agama mayoritas yang ingin mendapatkan perlakukan istimewa mencapai 9,22 persen. Sedangkan segmen suku mayoritas mencapai 5,22 persen. Survey yang menjawab tidak tahu dalam segem agama mencapai 2,01 persen dan suku hanya 1,72 persen,” terangnya.

Adjie menambahkan, semua agama menginginkan tidak ada diskriminasi. Mereka tetap menginginkan diperlakukan sama. Terlebih penganut agama minoritas, lebih tidak setuju dengan diskriminasi,

“Apapun agama dan sukunya, menolak diskriminasi,” tegasnya.

Dari hasil survei yang dilakukan, agama Hindu 100 persen ingin diperlakukan sama. Agama katolik juga ingin diperlakukan sama dengan prosentase 94,93 persen dan 2.70 persen menginginkan warga mayoritas diperlakukan istimewa dan mengaku tidak tahu 2.36 persen.

“Agama Islam yang mayoritaspun menginginkan semua kelompok diperlakukan sama dengan prosentase 82.63 persen, hanya 9.37 persen yang berendapat, warga mayoritas harus diperlakukan istimewa dan menjawab tidak tahu 9.00 persen,” katanya.

Selain itu, penganut Protestan 100 persen menginginkan diperlakukan sama. Sementara itu, pengumpulan data Survei dimulai dari tanggal 14-17 Desember 2012, dengan metode sampling multistage random samlping. Jumlah Responden awal sebanyak 440, dengan margin eror 4.8 persen.
(stb)
Berita Terkait
Gugat Penetapan Capres...
Gugat Penetapan Capres 2014 dan 2019, Bonatua Bawa Novum Baru ke PTUN
Moderator Debat Capres...
Moderator Debat Capres 2014 Zainal Arifin Mochtar: 2024 Harus Menarik, Bukan Hanya Nanya dan Dijawab
Revisi UU Desa, Bacapres...
Revisi UU Desa, Bacapres Ganjar dan Puan Ungkap tentang Kesejahteraan
Inflasi Terendah Sejak...
Inflasi Terendah Sejak 2014, Ini Faktor Utamanya
Swiss vs Argentina:...
Swiss vs Argentina: Bayangan Hantu Trauma 2014
Rakernas PDIP Rekomendasikan...
Rakernas PDIP Rekomendasikan Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun
Berita Terkini
Gempa M7,1 Guncang Jepang,...
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
PWI Cabut Laporan Polisi...
PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris
Perindo Bekali Anggota...
Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan
Anggota DPRD Jatim Ditahan...
Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Diduga Beri Suap Rp1,5 Miliar demi Jatah Dana Hibah Rp83,4 Miliar
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Ambang Batas Fraksi daripada Ambang Batas Parlemen
Dasar Penetapan Febrie...
Dasar Penetapan Febrie sebagai Tersangka TPPU Dipertanyakan
Infografis
Gubernur Muzakir Manaf,...
Gubernur Muzakir Manaf, Mantan Panglima GAM yang Tolak 4 Pulau Aceh Masuk Sumut
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved