MPR imbau pejabat hindari kegaduhan politik
Senin, 17 Desember 2012 - 14:47 WIB
MPR imbau pejabat hindari kegaduhan politik
A
A
A
Sindonews.com - Majelis Permusyawaratab Rakyat (MPR) mengimbau, untuk menghindari kegaduhan politik, setiap penyelenggara negara harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Jika tidak hati-hati, maka potensi terjebak pada arus politk yang gaduh cukup besar.
"Indonesia dipertontonkan sebuah panggung politik yang tidak beraturan, sarat konflik kepentingan antara lembaga politik dan negara," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi 'Refleksi MPR RI tentang stabilitas politik 2013' di Gedung Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/12/2012).
Seperti diketahui, lanjut Hajriyanto penyelenggara negara telah menunjukkan kegaduhan politik kepada publik, tak hanya penanganan kasus Simulator SIM yang menjadi sorotan publik lantaran KPK dan Polri berebut untuk menangani kasus itu.
Kegaduhan lainnya, bisa dilihat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan melempar statemen adanya dugaan pemerasan oleh oknum DPR kepada direksi BUMN. Menurutnya, penyebab kegaduhan seperti itu harus segera diakhiri.
"Kegaduhan politik seperti ini mesti diakhiri. Karena, akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.
Jika para penyelenggara terjebak pada kegaduhan politik, maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain yang sudah cukup maju.
Menurutnya, walaupun masyaraat membutuhkan pendidiakn politik, tapi pendidikan politik yang benar-benar mendidik untuk kemajuan bangsa kedepan.
"Rakyat butuh pendidikan politik yang menginspirasi, menyatukan dan memotivasi seluruh rakyat untuk bekerja memajukan bangsa," pungkasnya.
"Indonesia dipertontonkan sebuah panggung politik yang tidak beraturan, sarat konflik kepentingan antara lembaga politik dan negara," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi 'Refleksi MPR RI tentang stabilitas politik 2013' di Gedung Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/12/2012).
Seperti diketahui, lanjut Hajriyanto penyelenggara negara telah menunjukkan kegaduhan politik kepada publik, tak hanya penanganan kasus Simulator SIM yang menjadi sorotan publik lantaran KPK dan Polri berebut untuk menangani kasus itu.
Kegaduhan lainnya, bisa dilihat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan melempar statemen adanya dugaan pemerasan oleh oknum DPR kepada direksi BUMN. Menurutnya, penyebab kegaduhan seperti itu harus segera diakhiri.
"Kegaduhan politik seperti ini mesti diakhiri. Karena, akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.
Jika para penyelenggara terjebak pada kegaduhan politik, maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain yang sudah cukup maju.
Menurutnya, walaupun masyaraat membutuhkan pendidiakn politik, tapi pendidikan politik yang benar-benar mendidik untuk kemajuan bangsa kedepan.
"Rakyat butuh pendidikan politik yang menginspirasi, menyatukan dan memotivasi seluruh rakyat untuk bekerja memajukan bangsa," pungkasnya.
(mhd)
