DPR janji penuhi tuntutan Perangkat Desa
Jum'at, 14 Desember 2012 - 15:27 WIB
DPR janji penuhi tuntutan Perangkat Desa
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie berjanji akan memenuhi tuntutan para perangkat desa demi menjamin kesejahteraan hidup mereka.
Dirinya mengatakan pada sidang Paripurna nanti yang sebelumnya sempat diskors beberapa jam, Marzuki juga akan menyampaikan aspirasi perangkat desa langsung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang dijadwalkan hadir dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang II tahun sidang 2012-2013.
"Nanti saya sampaikan aspirasi masyarakat kepada Mendagri dan itu memang tugas saya untuk menyampaikan, karena keputusan itu tidak sepihak hanya DPR saja dan harus ada keputusan dari pemerintah," jelas Marzuki Alie, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Lebih lanjut dirinya mengatakan, dalam RUU Desa yang sudah hampir final dibahas DPR juga membahas bagaimana desa itu sejahtera, termasuk perangkat desanya.
"Artinya penghasilan perangkat desa harus bagus, dan tidak boleh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Itu sudah tetap dan sudah pasti," paparnya.
Marzuki juga mengakui saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah terkait hal tersebut.
"Tapi sekarang kita sedang negosiasi dengan pemerintah bisa langsung PNS bisa tahapan dan itu harus ada kompromi antara DPR dan pemerintah, yang penting pointnya perangkat desa harus sejahtera itu aja dulu," tutupnya.
Baca berita terkait tuntutan perangkat desa disini
Dirinya mengatakan pada sidang Paripurna nanti yang sebelumnya sempat diskors beberapa jam, Marzuki juga akan menyampaikan aspirasi perangkat desa langsung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang dijadwalkan hadir dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang II tahun sidang 2012-2013.
"Nanti saya sampaikan aspirasi masyarakat kepada Mendagri dan itu memang tugas saya untuk menyampaikan, karena keputusan itu tidak sepihak hanya DPR saja dan harus ada keputusan dari pemerintah," jelas Marzuki Alie, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Lebih lanjut dirinya mengatakan, dalam RUU Desa yang sudah hampir final dibahas DPR juga membahas bagaimana desa itu sejahtera, termasuk perangkat desanya.
"Artinya penghasilan perangkat desa harus bagus, dan tidak boleh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Itu sudah tetap dan sudah pasti," paparnya.
Marzuki juga mengakui saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah terkait hal tersebut.
"Tapi sekarang kita sedang negosiasi dengan pemerintah bisa langsung PNS bisa tahapan dan itu harus ada kompromi antara DPR dan pemerintah, yang penting pointnya perangkat desa harus sejahtera itu aja dulu," tutupnya.
Baca berita terkait tuntutan perangkat desa disini
(rsa)
