Dinamika verifikasi timbul lantaran Komisi II
Jum'at, 07 Desember 2012 - 16:15 WIB
Dinamika verifikasi timbul lantaran Komisi II
A
A
A
Sindonews.com - Dinamika verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 yang terjadi saat ini sebenarnya berasal dari Komisi II DPR RI.
Menurut pengamat kepemiluan, I Gusti Putu Artha terlambatnya Komisi II dalam menyusun undang-undang mengenai tahapan Pemilu 2014 membuat waktu KPU dalam menjaring Parpol peserta Pemilu sangat terbatas.
"Dinamika bukan hanya di KPU, asal muasal ada di komisi II, enam bulan mereka terlambat menyusun undang-undang. Nah dari kecelakaan terjadi ini karena terlambat sehingga KPU tersandera pada 15 bulan ini (pengumuman parpol)," jelas Putu dalam diskusi "Menyoal Kualitas Verifikasi Parpol" di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2012).
Mantan Komisioner KPU periode 2004-2009 ini juga menilai pemerintah dianggap tidak siap dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014, hal tersebut terlihat ketika KPU meminta dukungan dana dalam melaksanakan verifikasi.
"Sebenarnya pemerintah juga tidak siap mendukung Pemilu, harusnya KPU didukung dana, orang KPUD saja ada verifikator kok. Tapi ini tidak, itu baru benar-benar terukur," tandasnya.
Alasan lain yang membuat dinamika verifikasi terus bergejolak lanjut Putu adalah masalah minimnya infrastruktur di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Ketiga adalah infrastruktur Bawaslu. Nanti jika KPU memaksakan, nah Bawaslu beralasan keterbatasan infrastruktur. Padahal KPU tersandera 15 bulan ini, jadi saling memaksa hingga terjadi dinamika," tukasnya.
Menurut pengamat kepemiluan, I Gusti Putu Artha terlambatnya Komisi II dalam menyusun undang-undang mengenai tahapan Pemilu 2014 membuat waktu KPU dalam menjaring Parpol peserta Pemilu sangat terbatas.
"Dinamika bukan hanya di KPU, asal muasal ada di komisi II, enam bulan mereka terlambat menyusun undang-undang. Nah dari kecelakaan terjadi ini karena terlambat sehingga KPU tersandera pada 15 bulan ini (pengumuman parpol)," jelas Putu dalam diskusi "Menyoal Kualitas Verifikasi Parpol" di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2012).
Mantan Komisioner KPU periode 2004-2009 ini juga menilai pemerintah dianggap tidak siap dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014, hal tersebut terlihat ketika KPU meminta dukungan dana dalam melaksanakan verifikasi.
"Sebenarnya pemerintah juga tidak siap mendukung Pemilu, harusnya KPU didukung dana, orang KPUD saja ada verifikator kok. Tapi ini tidak, itu baru benar-benar terukur," tandasnya.
Alasan lain yang membuat dinamika verifikasi terus bergejolak lanjut Putu adalah masalah minimnya infrastruktur di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Ketiga adalah infrastruktur Bawaslu. Nanti jika KPU memaksakan, nah Bawaslu beralasan keterbatasan infrastruktur. Padahal KPU tersandera 15 bulan ini, jadi saling memaksa hingga terjadi dinamika," tukasnya.
(lns)
