Banyak Pemda akan bangkrut?
Selasa, 27 November 2012 - 15:19 WIB
Banyak Pemda akan bangkrut?
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa diketahui telah nyaris bangkrut, karena tidak mempunyai anggaran untuk membiayai operasional pemerintahan.
Kenyataan tersebut berasal dari data hasil kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan lembaga survei dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ada sebagian Pemda nyaris bangkrut. Karena tidak bisa bayar gaji, miris sekali," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Dalam laporan yang akan dirampungkan pada Januari 2013 itu, pemerintah daerah yang nyaris bangkrut ini sebagian besar berada di Pulau Jawa. "Sebagian Pemda lebih besar biaya staf dibanding belanja modal," imbuhnya.
Sejauh ini, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi di daerah calon bangkrut tersebut. Pihaknya pun sementara beranggapan, hal itu lebih dikarenakan tidak cakapnya Pemda dalam mengalokasi anggaran yang telah disediakan.
"Mungkin lebih pada mengalokasi anggaran. Kalau untuk potensi korupsi, kita belum sedalam itu kajiannya," pungkasnya.
Kenyataan tersebut berasal dari data hasil kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan lembaga survei dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ada sebagian Pemda nyaris bangkrut. Karena tidak bisa bayar gaji, miris sekali," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Dalam laporan yang akan dirampungkan pada Januari 2013 itu, pemerintah daerah yang nyaris bangkrut ini sebagian besar berada di Pulau Jawa. "Sebagian Pemda lebih besar biaya staf dibanding belanja modal," imbuhnya.
Sejauh ini, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi di daerah calon bangkrut tersebut. Pihaknya pun sementara beranggapan, hal itu lebih dikarenakan tidak cakapnya Pemda dalam mengalokasi anggaran yang telah disediakan.
"Mungkin lebih pada mengalokasi anggaran. Kalau untuk potensi korupsi, kita belum sedalam itu kajiannya," pungkasnya.
(mhd)
