PKS: Politik bukan barang najis & kotor
Selasa, 20 November 2012 - 12:40 WIB
PKS: Politik bukan barang najis & kotor
A
A
A
Sindonews.com - Lingkar Survei Indonesia (LSI) menyatakan, 56 persen anggota masyarakat tidak mau anaknya jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Survei itu, kontan menimbulkan reaksi dari para anggota dewan yang terhormat. Diantaranya datang dari Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.
"Yang pertama sikap masyarakat yang tidak mau terjebak pada perilaku koruptif, dan yang kedua, karena sikap masyarakat yang tidak lagi menganggap jabatan politik sebagai satu posisi yang menggiurkan, dan jalan pintas menaikkan status sosial," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (20/11/2012).
Namun di sisi lain, hal itu bisa menjadi negatif, bila kemudian masyarakat menganggap jabatan politis sebagai sesuatu yang kotor atau najis, dan karena itu harus dijauhi.
"Saya berharap ke depan, masyarakat makin proporsional memandang jabatan politis, yaitu sebagai media pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena itu, tidak selayaknya dijauhi dan juga tidak selayaknya diselewengkan, dengan perilaku-perilaku koruptif," jelasnya.
Untuk mengatasi opini itu, DPR harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh kegiatannya di hadapan publik, termasuk masalah penganggaran.
"Serta perbaiki pola prilaku dan pola interaksi dengan mitra kerja, jangan ada lagi yang transaksional, tapi lebih pada kemitraan sejajar untuk mengusung program-program pembangunan demi kemakmuran rakyat," pungkasnya.
"Yang pertama sikap masyarakat yang tidak mau terjebak pada perilaku koruptif, dan yang kedua, karena sikap masyarakat yang tidak lagi menganggap jabatan politik sebagai satu posisi yang menggiurkan, dan jalan pintas menaikkan status sosial," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (20/11/2012).
Namun di sisi lain, hal itu bisa menjadi negatif, bila kemudian masyarakat menganggap jabatan politis sebagai sesuatu yang kotor atau najis, dan karena itu harus dijauhi.
"Saya berharap ke depan, masyarakat makin proporsional memandang jabatan politis, yaitu sebagai media pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena itu, tidak selayaknya dijauhi dan juga tidak selayaknya diselewengkan, dengan perilaku-perilaku koruptif," jelasnya.
Untuk mengatasi opini itu, DPR harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh kegiatannya di hadapan publik, termasuk masalah penganggaran.
"Serta perbaiki pola prilaku dan pola interaksi dengan mitra kerja, jangan ada lagi yang transaksional, tapi lebih pada kemitraan sejajar untuk mengusung program-program pembangunan demi kemakmuran rakyat," pungkasnya.
(san)
