PPP imbau pejabat menahan diri
Rabu, 14 November 2012 - 11:35 WIB
PPP imbau pejabat menahan diri
A
A
A
Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengimbau kepada pejabat tinggi negara menahan diri terkait hiruk-pikuk politik di media sebulan terakhir, termasuk kasus kongkaling oknum DPR pemeras suatu perusahaan BUMN.
"Kisruh berkelanjutan mulai dari isu tarik-ulur oknum pemeras yang dilontar Menteri BUMN, menteri penggelembung anggaran oleh Seskab, mafia narkoba di Istana, dan ketua fraksi penggiring anggaran, betul-betul pertunjukan politik yang tidak elok dipertontonkan pejabat tinggi kita di media sebagai ruang publik," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Muhammad Romahurmuziy dalam rilis yang di terima SINDO di Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Lanjut Romy sapaan akrab Romahurmuziy, sebagai pejabat negara yang diatur tata kelola organisasi dan hubungannya satu sama lain, hendaknya seluruh pihak mampu menggunakan saluran formal untuk menyelesaikan perbedaan.
"Bukan saling membuat statement tanpa bukti dan konfirmasi di ruang-ruang publik yang sungguh menyita energi," lanjutnya.
Ketua Komisi IV DPR ini menjelaskan, saat ini terdapat keterangan resmi dalam hearing dengan DPR, ditarik-ulur seperti itu, padahal ini menyangkut nama baik dan kehormatan pribadi dan institusi.
DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan kementerian, adalah lembaga-lembaga terhormat yang seharusnya setiap perbedaan yang ada diselesaikan di ruang rapat, bukan diumbar.
"Semakin mengumbar pernyataan, menunjukkan semakin tidak matangnya yang bersangkutan sebagai pejabat tinggi negara," keluhnya.
Dia menambahkan, masih banyak persoalan penting bangsa ini yang sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga ini, harus diselesaikan. Dia juga mengutip sunah Nabi Muhammad SAW. "Berkata yang baik, atau diam," tandasnya.
"Kisruh berkelanjutan mulai dari isu tarik-ulur oknum pemeras yang dilontar Menteri BUMN, menteri penggelembung anggaran oleh Seskab, mafia narkoba di Istana, dan ketua fraksi penggiring anggaran, betul-betul pertunjukan politik yang tidak elok dipertontonkan pejabat tinggi kita di media sebagai ruang publik," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Muhammad Romahurmuziy dalam rilis yang di terima SINDO di Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Lanjut Romy sapaan akrab Romahurmuziy, sebagai pejabat negara yang diatur tata kelola organisasi dan hubungannya satu sama lain, hendaknya seluruh pihak mampu menggunakan saluran formal untuk menyelesaikan perbedaan.
"Bukan saling membuat statement tanpa bukti dan konfirmasi di ruang-ruang publik yang sungguh menyita energi," lanjutnya.
Ketua Komisi IV DPR ini menjelaskan, saat ini terdapat keterangan resmi dalam hearing dengan DPR, ditarik-ulur seperti itu, padahal ini menyangkut nama baik dan kehormatan pribadi dan institusi.
DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan kementerian, adalah lembaga-lembaga terhormat yang seharusnya setiap perbedaan yang ada diselesaikan di ruang rapat, bukan diumbar.
"Semakin mengumbar pernyataan, menunjukkan semakin tidak matangnya yang bersangkutan sebagai pejabat tinggi negara," keluhnya.
Dia menambahkan, masih banyak persoalan penting bangsa ini yang sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga ini, harus diselesaikan. Dia juga mengutip sunah Nabi Muhammad SAW. "Berkata yang baik, atau diam," tandasnya.
(mhd)
