Bawaslu lemah gugat peraturan KPU
Senin, 05 November 2012 - 21:09 WIB
Bawaslu lemah gugat peraturan KPU
A
A
A
Sindonews.com - Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar 12 parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi disertakan pada tahapan verifikasi faktual, dinilai terdapat plus-minusnya.
Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, sebaiknya Bawaslu cukup cerdas menggeser ranah sengketa pemilu menjadi persoalan pelanggaran administrasi.
Pemanfaatan pasal pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu untuk penanganan kasus ketidaklulusan parpol adalah suatu terobosan.
Bahkan, Bawaslu dinilai cukup jeli dalam hal ini. Dengan begitu menjadi wajib bagi KPU untuk menindaklanjuti dan memutus pelanggaran administrasi tersebut paling lama tujuh hari setelah Bawaslu menyampaikan rekomendasinya.
"Hanya saja, strategi Bawaslu untuk menggugat keputusan KPU itu memiliki kelemahan dan persoalan," ujar Said, dalam rilisnya, di Jakarta, Senin (5/11/2012).
Keleman tersebut, kata Said, pertama, rekomendasi Bawaslu bisa dianggap dihasilkan dengan cara yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi belum ada aturan teknisnya.
Kedua, peraturan tersebut belum juga mampu dibentuk sampai hari ini oleh kedua lembaga tersebut. Sehingga, pada tingkat tertentu, rekomendasi Bawaslu masih memiliki persoalan administratif.
Atas alasan itu, KPU bisa saja menolak rekomendasi Bawaslu, bahkan rekomendasi Bawaslu dapat dinilai tidak adil karena hanya meminta KPU untuk menyertakan 12 parpol saja dari 18 parpol yang tidak lulus administrasi untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual.
"Mestinya, dalam rekomendasi itu Bawaslu meminta penyertaan dari seluruh parpol yang tidak lulus administrasi. Karena dasar rekomendasi Bawaslu adalah adanya pelanggaran administrasi oleh KPU dan bukan terkait dengan sengketa Pemilu," jelasnya.
Ketiga, rekomendasi itu juga menunjukkan Bawaslu telah bersikap tidak adil karena pelanggaran administrasi yang diproses hanya untuk tahapan verifikasi administrasi yang telah menyebabkan gugurnya 18 parpol.
"Sementara pelanggaran administrasi pada tahap pendaftaran yang menyebabkan gugurnya 12 parpol pada tanggal 10 September justru tidak dipersoalkan," tandasnya.
Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, sebaiknya Bawaslu cukup cerdas menggeser ranah sengketa pemilu menjadi persoalan pelanggaran administrasi.
Pemanfaatan pasal pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu untuk penanganan kasus ketidaklulusan parpol adalah suatu terobosan.
Bahkan, Bawaslu dinilai cukup jeli dalam hal ini. Dengan begitu menjadi wajib bagi KPU untuk menindaklanjuti dan memutus pelanggaran administrasi tersebut paling lama tujuh hari setelah Bawaslu menyampaikan rekomendasinya.
"Hanya saja, strategi Bawaslu untuk menggugat keputusan KPU itu memiliki kelemahan dan persoalan," ujar Said, dalam rilisnya, di Jakarta, Senin (5/11/2012).
Keleman tersebut, kata Said, pertama, rekomendasi Bawaslu bisa dianggap dihasilkan dengan cara yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi belum ada aturan teknisnya.
Kedua, peraturan tersebut belum juga mampu dibentuk sampai hari ini oleh kedua lembaga tersebut. Sehingga, pada tingkat tertentu, rekomendasi Bawaslu masih memiliki persoalan administratif.
Atas alasan itu, KPU bisa saja menolak rekomendasi Bawaslu, bahkan rekomendasi Bawaslu dapat dinilai tidak adil karena hanya meminta KPU untuk menyertakan 12 parpol saja dari 18 parpol yang tidak lulus administrasi untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual.
"Mestinya, dalam rekomendasi itu Bawaslu meminta penyertaan dari seluruh parpol yang tidak lulus administrasi. Karena dasar rekomendasi Bawaslu adalah adanya pelanggaran administrasi oleh KPU dan bukan terkait dengan sengketa Pemilu," jelasnya.
Ketiga, rekomendasi itu juga menunjukkan Bawaslu telah bersikap tidak adil karena pelanggaran administrasi yang diproses hanya untuk tahapan verifikasi administrasi yang telah menyebabkan gugurnya 18 parpol.
"Sementara pelanggaran administrasi pada tahap pendaftaran yang menyebabkan gugurnya 12 parpol pada tanggal 10 September justru tidak dipersoalkan," tandasnya.
(rsa)
