BNPP diminta berdayakan radio kampung
Jum'at, 02 November 2012 - 19:23 WIB
BNPP diminta berdayakan radio kampung
A
A
A
Sindonews.com - Pemberitaan tentang daerah perbatasan masih minim. Padahal akses informasi, terutama konten-konten tentang Indonesia sangat diperlukan. Terutama untuk meng-counter pemberitaan dari media negara tetangga yang penestrasinya begitu masif di perbatasan.
Hal tersebut yang diungkapkan oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI Masduki dalam sebuah diskusi. Menurut Masduki, space pemberitaan tentang perbatasan di media-media Indonesia masih minim. "Mungkin dibawah 1 persen dari total pemberitaan di media," kata dia, di Jakarta, Jumat (2/11/2012).
Mestinya, kata Masduki, jika media memang pro pemberdayaan, porsi pemberitaan tentang perbatasan cukup besar. Tapi dia memaklumi, karena itu terkait dengan keterbatasan sumber daya.
Dia berharap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bisa memfasilitasi hadirnya media-media komunitas di perbatasan. "Karena menurut saya itu solusi, untuk mengimbangi penestrasi pemberitaan dari media negeri tetangga, yang jangkauannya sudah merasuk ke perbatasan Indonesia," kata Masduki.
Misalnya, menghidupkan dan memberdayakan radio-radio kampung atau radio komunitas. Dan kontennya berisikan tentang keindonesiaan. Selain itu, harus didorong, media-media lokal untuk tumbuh di perbatasan, meski formatnya dalam bentuk media komunitas.
"Peran media sangat besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di perbatasan. Tujuan idealistiknya kan media bisa menjadi perekat persatuan, juga menguatkan nasionalisme," katanya.
Karena pernah satu ketika, di perbatasan Kalimantan, radio-radio dari Malaysia, menyiarkan pemberitaan yang nadanya negatif terhadap Indonesia, khususnya soal TKI. Namun, untungnya, ada radio komunitas, yang bisa mengcounter pemberitaan itu.
"Di Malinau itu, 100 persen tak ada media swasta, khususnya radio swasta. Alhamdulillah, RRI sudah bisa masuk kesana, dan kita jadi penyeimbang dari siaran radio-radio Malaysia," kata Masduki.
Hal tersebut yang diungkapkan oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI Masduki dalam sebuah diskusi. Menurut Masduki, space pemberitaan tentang perbatasan di media-media Indonesia masih minim. "Mungkin dibawah 1 persen dari total pemberitaan di media," kata dia, di Jakarta, Jumat (2/11/2012).
Mestinya, kata Masduki, jika media memang pro pemberdayaan, porsi pemberitaan tentang perbatasan cukup besar. Tapi dia memaklumi, karena itu terkait dengan keterbatasan sumber daya.
Dia berharap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bisa memfasilitasi hadirnya media-media komunitas di perbatasan. "Karena menurut saya itu solusi, untuk mengimbangi penestrasi pemberitaan dari media negeri tetangga, yang jangkauannya sudah merasuk ke perbatasan Indonesia," kata Masduki.
Misalnya, menghidupkan dan memberdayakan radio-radio kampung atau radio komunitas. Dan kontennya berisikan tentang keindonesiaan. Selain itu, harus didorong, media-media lokal untuk tumbuh di perbatasan, meski formatnya dalam bentuk media komunitas.
"Peran media sangat besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di perbatasan. Tujuan idealistiknya kan media bisa menjadi perekat persatuan, juga menguatkan nasionalisme," katanya.
Karena pernah satu ketika, di perbatasan Kalimantan, radio-radio dari Malaysia, menyiarkan pemberitaan yang nadanya negatif terhadap Indonesia, khususnya soal TKI. Namun, untungnya, ada radio komunitas, yang bisa mengcounter pemberitaan itu.
"Di Malinau itu, 100 persen tak ada media swasta, khususnya radio swasta. Alhamdulillah, RRI sudah bisa masuk kesana, dan kita jadi penyeimbang dari siaran radio-radio Malaysia," kata Masduki.
(lns)
