Aceh terkorup kedua, Gubernur sambangi KPK
Kamis, 01 November 2012 - 14:55 WIB
Aceh terkorup kedua, Gubernur sambangi KPK
A
A
A
Sindonews.com - Untuk pertama kalinya Gubernur Aceh Zaini Abdullah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan perkembangan kasus korupsi yang hingga kini diketahui sudah menjalar ke Aceh.
Dirinya mengaku sangat kaget ketika mendengar Kota Serambi Mekkah tersebut disebut-sebut sebagai salah satu daerah terkorup tertinggi di Indonesia.
"Di surat kabar, Aceh disebut koruptor nomor dua di seluruh Indonesia. Itu hal yang memalukan," jelas Zaini, usai bertemu pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2012).
Maka itu, orang nomor satu Aceh itu meminta kepada KPK untuk menegakkan keadilan dengan menangkap dan memeriksa siapa-siapa saja yang menjadi dalang korupsi tersebut.
"Saya malu. Makanya saya ingin sekali supaya ini segera diselesaikan, siapapun dalangnya," ujarnya geram.
Diketahui sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis nama-nama daerah terkorup di Indonesia.
Dalam rilis tersebut, Aceh menempati posisi kedua tepat berada di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus mencapai 629 kasus, dan dengan nilai mencapai Rp669.849.650.000.
Dirinya mengaku sangat kaget ketika mendengar Kota Serambi Mekkah tersebut disebut-sebut sebagai salah satu daerah terkorup tertinggi di Indonesia.
"Di surat kabar, Aceh disebut koruptor nomor dua di seluruh Indonesia. Itu hal yang memalukan," jelas Zaini, usai bertemu pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2012).
Maka itu, orang nomor satu Aceh itu meminta kepada KPK untuk menegakkan keadilan dengan menangkap dan memeriksa siapa-siapa saja yang menjadi dalang korupsi tersebut.
"Saya malu. Makanya saya ingin sekali supaya ini segera diselesaikan, siapapun dalangnya," ujarnya geram.
Diketahui sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis nama-nama daerah terkorup di Indonesia.
Dalam rilis tersebut, Aceh menempati posisi kedua tepat berada di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus mencapai 629 kasus, dan dengan nilai mencapai Rp669.849.650.000.
(rsa)
