DPR pertanyakan hilangnya nama Menpora
Rabu, 31 Oktober 2012 - 14:28 WIB
DPR pertanyakan hilangnya nama Menpora
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih mengakui integritas dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengaku pihaknya tetap mempertanyakan dugaan hilangnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait kasus Hambalang.
"Rumor mengenai dihapuskannya pihak tertentu (nama Andi Mallarangeng), itu lebih baik nanti kita tanyakan pada pimpinan BPK, karena ini sudah menjadi ranah informasi publik," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Politikus Partai Golkar ini meyakini, bahwa pimpinan BPK bisa menjelaskan duduk perkara mengenai audit Hambalang tersebut kepada masyarakat luas.
"DPR terus mendalami dan memproses secara prosedural hasil audit investigatif yang telah dilakukan BPK. Ini bisa jadi pedoman bagi Komisi X maupun BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)," ungkapnya.
Ketua DPP partai Golkar ini menegaskan, hasil audit BPK ini tidak cukup untuk mengungkap secara terang-benderang soal kasus Hambalang ini.
"DPR bisa meminta melakukan audit investigasi kembali, tapi masih menunggu proses perkembangan selanjutnya," tandasnya.
Namun, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengaku pihaknya tetap mempertanyakan dugaan hilangnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait kasus Hambalang.
"Rumor mengenai dihapuskannya pihak tertentu (nama Andi Mallarangeng), itu lebih baik nanti kita tanyakan pada pimpinan BPK, karena ini sudah menjadi ranah informasi publik," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Politikus Partai Golkar ini meyakini, bahwa pimpinan BPK bisa menjelaskan duduk perkara mengenai audit Hambalang tersebut kepada masyarakat luas.
"DPR terus mendalami dan memproses secara prosedural hasil audit investigatif yang telah dilakukan BPK. Ini bisa jadi pedoman bagi Komisi X maupun BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)," ungkapnya.
Ketua DPP partai Golkar ini menegaskan, hasil audit BPK ini tidak cukup untuk mengungkap secara terang-benderang soal kasus Hambalang ini.
"DPR bisa meminta melakukan audit investigasi kembali, tapi masih menunggu proses perkembangan selanjutnya," tandasnya.
(maf)
