Dianggap Tidak Dalami Sadapan, KPK Sebut Imam Nahrawi Tak Kooperatif
Rabu, 01 Juli 2020 - 14:07 WIB
loading...
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjalani sidang putusan secara virtual, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor ) Jakarta, Senin (29/6/2020). Foto/SINDOphoto/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdakwa kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Imam Nahrawi tidak koperatif selama persidangan.
Hal tersebut menanggapi pernyataan penasihat hukum Imam yang menyebut JPU KPK tidak mendalami lebih lanjut sadapan pembicaraan aliran uang ke mantan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi.
"Berdasarkan informasi JPU, selama persidangan Imam Nahrawi tidak kooperatif mengakui fakta adanya penerimaan sejumlah uang maupun pengetahuannya mengenai dugaan pihak-pihak lain juga menerima sejumlah uang sebagaimana apa yang disampaikan penasihat hukumnya tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Rabu (1/7/2020).(Baca juga: Imam Nahrawi Minta Penasihat Hukum Terus Tempuh Upaya Hukum )
"(Sadapan), justru merupakan petunjuk benar adanya penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Menpora saat itu," katanya.
Perkara sudah diputus dan Imam Nahrawi dinyatakan bersalah berdasarkan sudah adanya alat bukti yang cukup sejak awal penyidikan. Termasuk di antaranya soal sadapan tersebut. Maka, kata Ali, jika Imam Nahrawi tidak menerima putusan, maka masih ada kesempatan untuk menempuh langkah upaya hukum berupa banding.
Hal tersebut menanggapi pernyataan penasihat hukum Imam yang menyebut JPU KPK tidak mendalami lebih lanjut sadapan pembicaraan aliran uang ke mantan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi.
"Berdasarkan informasi JPU, selama persidangan Imam Nahrawi tidak kooperatif mengakui fakta adanya penerimaan sejumlah uang maupun pengetahuannya mengenai dugaan pihak-pihak lain juga menerima sejumlah uang sebagaimana apa yang disampaikan penasihat hukumnya tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Rabu (1/7/2020).(Baca juga: Imam Nahrawi Minta Penasihat Hukum Terus Tempuh Upaya Hukum )
"(Sadapan), justru merupakan petunjuk benar adanya penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Menpora saat itu," katanya.
Perkara sudah diputus dan Imam Nahrawi dinyatakan bersalah berdasarkan sudah adanya alat bukti yang cukup sejak awal penyidikan. Termasuk di antaranya soal sadapan tersebut. Maka, kata Ali, jika Imam Nahrawi tidak menerima putusan, maka masih ada kesempatan untuk menempuh langkah upaya hukum berupa banding.
Lihat Juga :
