Langkah KPU evaluasi IFES patut diapresiasi
Kamis, 25 Oktober 2012 - 05:01 WIB
Langkah KPU evaluasi IFES patut diapresiasi
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengevaluasi Lembaga Asing International Foundation Electoral Systems (Ifes) adalah langkah maju yang patut diapresiasi.
“Sejauh tak mengurangi independensi KPU, maka penggunaan Sipol tak jadi masalah. Pengendalian harus tetap di tangan KPU dan penggunaan Sipol dapat dipahami dengan segala keterbatasannya. Yang pasti campur tangan asing lebih baik segera diakhiri,” kata Koordinator Kajian Komite Indonependen Pmantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) Girindra Sandino di Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Meski demikian, dia mengakui, penyelenggara pemilu tentunya tak bisa sertamerta menutup diri terhadap dunia luar. Namun, pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia yang berdaulat tentunya harus terhindar dari intimidasi ataupun pengaruh luar, dan ini menjadi tantangan KPU.
Jika terjadi sesuatu yang menimbulkan kekacauan penggunaan Sipol, tegas Girindra, maka tanggungjawab penuh tentunya harus dipikul KPU. Sebab bisa saja terjadi kekacauan apabila Sipol di hack oleh oknum tertentu atau pembajakan.
“Makanya kami berharap KPU tetap profesional dan mandiri. Kendali harus di tangan KPU dan bukan didikte oleh asing. Harus dibuktikan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu tanpa ada campur tangan asing. Terlebih Pemilu 2014 sangat strategis bagi masa depan demokrasi Indonesia, dan suksesi politik akan menentukan nasib Indonesia ke depan,” ucapnya.
“Sejauh tak mengurangi independensi KPU, maka penggunaan Sipol tak jadi masalah. Pengendalian harus tetap di tangan KPU dan penggunaan Sipol dapat dipahami dengan segala keterbatasannya. Yang pasti campur tangan asing lebih baik segera diakhiri,” kata Koordinator Kajian Komite Indonependen Pmantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) Girindra Sandino di Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Meski demikian, dia mengakui, penyelenggara pemilu tentunya tak bisa sertamerta menutup diri terhadap dunia luar. Namun, pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia yang berdaulat tentunya harus terhindar dari intimidasi ataupun pengaruh luar, dan ini menjadi tantangan KPU.
Jika terjadi sesuatu yang menimbulkan kekacauan penggunaan Sipol, tegas Girindra, maka tanggungjawab penuh tentunya harus dipikul KPU. Sebab bisa saja terjadi kekacauan apabila Sipol di hack oleh oknum tertentu atau pembajakan.
“Makanya kami berharap KPU tetap profesional dan mandiri. Kendali harus di tangan KPU dan bukan didikte oleh asing. Harus dibuktikan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu tanpa ada campur tangan asing. Terlebih Pemilu 2014 sangat strategis bagi masa depan demokrasi Indonesia, dan suksesi politik akan menentukan nasib Indonesia ke depan,” ucapnya.
(mhd)
