RUU Kamnas, DPR tunggu penjelasan pemerintah

Selasa, 23 Oktober 2012 - 12:08 WIB
RUU Kamnas, DPR tunggu...
RUU Kamnas, DPR tunggu penjelasan pemerintah
A A A
Sindonews.com - Terkait banyaknya penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), DPR masih menunggu penjelasan pemerintah.

Namun hingga kini, sikap dewan untuk menolak RUU yang menyulut kontroversi itu masih belum solid.

Ketua Komisi III dari Fraksi Parta Demokrat Gede Pasek Suardika menilai, penolakan terhadap suatu produk undang-undang sebagai suatu dinamika yang sudah biasa.

"Kalau penolakan belum, hanya dinamika ini biasa. Ada ketentuan yang ditolak dan ada ketentuan yang disetujui serta didukung. Nanti kita baru akan mendengar penjelasan dari pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (22/10/2012).

Mengenai mekanisme penjelasan pemerintah nanti, lanjutnya, sifatnya hanya monolog.

"Pansus hanya menerima saja. Setelah itu baru akan mengadakan rapat internal untuk menyikapi lebih lanjut," kata Wakil Ketuas Pansus RUU Kamnas ini.

Saat disinggung bagaimana sikap Partai Demokrat terhadap RUU Kamnas, Pasek berkelit, semua jangan terjebak pada namanya saja.

"Yang pasti draft sudah ada perubahan. Kita lihat perubahannya seperti apa nanti akan kita lihat di situ," katanya.

Ia meyakini, diperlukan komunikasi intensif untuk mengetahui prinsip dasar RUU Kamnas. Kalau sampai dikeluarkan oleh pemerintah pasti itu diyakini demi keamanan nasional.

"Jadi itu yang harus diperdalam. Kita tidak perlu apreori dari awal sehingga ada check n recheck agar ada formula yang ideal," pungkasnya.
(ysw)
Berita Terkait
UU Kamnas Dinilai Mampu...
UU Kamnas Dinilai Mampu Tegakkan Supremasi Sipil di Tahun Politik
Bahayakan Kamnas, Pemerintah...
Bahayakan Kamnas, Pemerintah Jangan Anggap Enteng 279 Juta Data WNI Bocor
DPR Sahkan RUU KIA Sebagai...
DPR Sahkan RUU KIA Sebagai RUU Inisiatif DPR
RUU Keimigrasian, RUU...
RUU Keimigrasian, RUU Kementerian Negara, RUU TNI, dan RUU Polri Jadi Inisiatif DPR
Polemik Rancangan Undang-Undang...
Polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Desakan Percepatan RUU...
Desakan Percepatan RUU Perampasan Aset dan Komitmen Presiden Prabowo untuk Penguatan KPK
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved