Politik dinasti tak bisa ditolerir

Sindonews.com - Di negara yang memegang teguh prinsip demokrasi, praktik politik dinasti sangat tidak bisa ditolerir. Partai politik yang dinilai merupakan tempat pembibitan pemimpin tidak boleh menaruh tongkat estafet kekuasaan kepada anak menjadi calon presiden (capres).

"Dalam konteks dan perspektif ini, parpol yang demokratis tidak boleh mentolerir politik dinasti. Parpol harus bisa mengerem agar tidak mancalonkan anak penguasa menjadi capres, kakak menjadi calon gubernur, atau sang adik menjadi calon bupati/wali kota," tandas Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari kepada Sindonews, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (17/10/2012).

Menurutnya, dalam sistem demokrasi langsung, rakyat bebas memilih langsung calon yang disukainya. Pasalnya, rakyat yang berdaulat dan menjadi sumber kekuasaan, serta penentu siapa yang memimpin.

Namun, dia melanjutkan, pandangan tersebut menafikan fakta jika ternyata parpol-lah yang menominasikan atau mengajukan calon-calon pemimpin. Alhasil, pilihan rakyat itu sangat terbatas, yakni terbatas pada calon-calon yang dinominasikan oleh parpol-parpol.

"Politik dinasti memang tidak dilarang. Namun, ada fatsoen politik yang harus dipegang oleh setiap insan politik. Sehingga, proses politik untuk menjadi pemimpin jangan hanya berdasarkan asas-asas legal formalistik belaka," pungkas Wakil Ketua MPR ini.

Sebelumnya, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, di negara demokrasi tidak ada istilah politik dinasti. Pasalnya, semua individu memiliki kesempatan berkompetisi dengan kemampuannya masing-masing.

Perwira TNI berpangkat Mayor ini juga menyatakan, dirinya tidak pernah merasa karena dirinya putra dari pemimpin negara maka akan dengan mudah bisa menjadi pemimpin.