SIPOL tingkatkan kualitas demokrasi
Minggu, 14 Oktober 2012 - 07:14 WIB
SIPOL tingkatkan kualitas demokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KOmisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai pengamat sebagai peningkatan demokrasi di Indonesia.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memberi apresiasi positif atas sistem verifikasi administrasi Partai Politik yang detail tersebut. Sistem ini, menurutnya akan membuat partai bertanggungjawab dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Sistem ini membuat semua partai baik yang duduk di Senayan maupun yang tidak menghadapi kendala administrasi. Ini menurutnya membongkar problem baru partai politik yang ternyata gagap dengan masalah administrasi, yang pada Pemilu sebelumnya tidak pernah terkuak.
"Verifikasi ini langkah awal untuk partai yang punya basis masa jelas dengan kelengkapan data yang bisa diakses kapanpun, akurat lengkap dan sistem yang oke. Bukan partai abal-abal," ujarnya, Minggu (14/10/2012).
Partai, menurutnya tidak boleh menyalahkan saat tim verifikasi KPU RI mengembalikan dokumen Parpol yang belum lengkap atau bahkan menggungat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Partai harus memaknai hal ini sebagai peningkatan kualitas demokrasi.
"Ini wilayah yang sangat sensitif. Parpol pun sedang mengalami tensi yang tinggi, menyongsong pileg dengan PT cukup tinggi. Sehingga dalam verifikasi administrasi ini perlu sinergi dan koordinasi KPU dengan parpol dan sebaliknya yang lebih intens," ujar Siti.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memberi apresiasi positif atas sistem verifikasi administrasi Partai Politik yang detail tersebut. Sistem ini, menurutnya akan membuat partai bertanggungjawab dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Sistem ini membuat semua partai baik yang duduk di Senayan maupun yang tidak menghadapi kendala administrasi. Ini menurutnya membongkar problem baru partai politik yang ternyata gagap dengan masalah administrasi, yang pada Pemilu sebelumnya tidak pernah terkuak.
"Verifikasi ini langkah awal untuk partai yang punya basis masa jelas dengan kelengkapan data yang bisa diakses kapanpun, akurat lengkap dan sistem yang oke. Bukan partai abal-abal," ujarnya, Minggu (14/10/2012).
Partai, menurutnya tidak boleh menyalahkan saat tim verifikasi KPU RI mengembalikan dokumen Parpol yang belum lengkap atau bahkan menggungat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Partai harus memaknai hal ini sebagai peningkatan kualitas demokrasi.
"Ini wilayah yang sangat sensitif. Parpol pun sedang mengalami tensi yang tinggi, menyongsong pileg dengan PT cukup tinggi. Sehingga dalam verifikasi administrasi ini perlu sinergi dan koordinasi KPU dengan parpol dan sebaliknya yang lebih intens," ujar Siti.
(ysw)
