DPR bantah cari muka dari konflik Polri vs KPK
Jum'at, 12 Oktober 2012 - 14:01 WIB
DPR bantah cari muka dari konflik Polri vs KPK
A
A
A
Sindonews.com - Pencabutan tanda bintang dalam pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR RI, dinilai hanya upaya DPR dalam mencari dukungan masyarakat terhadap polemik KPK dan Polri.
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menolak sangkaan tersebut. Menurutnya, pencabutan tanda bintang bagi lembaga antikorupsi itu baru bisa dilakukan saat ini.
"Memang waktunya baru sekarang untuk pembahasan anggaran. Ini kan kita juga tunggu laporan dahulu dari KPK. Tunggu dapatkan data dan rincian yang diinginkan KPK, baru kita bahas anggaran. Untuk selanjutnya kita buat rapat intern untuk memutuskan," jelas Pasek, kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/10/2012).
Sebelumnya, Komisi III mencabut tanda bintang pembangunan gedung baru KPK setelah mereka merasa rincian dan data yang diberikan KPK sudah dapat dipahami.
Tak hanya itu, lembaga superbody tersebut juga dinilai telah mengikuti saran yang telah diberikan sebelumnya.
"Kita lihat juga dong, baru kemarin kan masa kerja kita terpotong untuk reses, adanya libur Lebaran, makanya baru bisa dibahas sekarang. Bukan karena setelah ribut (KPK & Polri). Kita umpamakan-lah, musim hujan ya musim hujan, begitu juga musim anggaran, ya bahas anggaran," tandasnya.
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menolak sangkaan tersebut. Menurutnya, pencabutan tanda bintang bagi lembaga antikorupsi itu baru bisa dilakukan saat ini.
"Memang waktunya baru sekarang untuk pembahasan anggaran. Ini kan kita juga tunggu laporan dahulu dari KPK. Tunggu dapatkan data dan rincian yang diinginkan KPK, baru kita bahas anggaran. Untuk selanjutnya kita buat rapat intern untuk memutuskan," jelas Pasek, kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/10/2012).
Sebelumnya, Komisi III mencabut tanda bintang pembangunan gedung baru KPK setelah mereka merasa rincian dan data yang diberikan KPK sudah dapat dipahami.
Tak hanya itu, lembaga superbody tersebut juga dinilai telah mengikuti saran yang telah diberikan sebelumnya.
"Kita lihat juga dong, baru kemarin kan masa kerja kita terpotong untuk reses, adanya libur Lebaran, makanya baru bisa dibahas sekarang. Bukan karena setelah ribut (KPK & Polri). Kita umpamakan-lah, musim hujan ya musim hujan, begitu juga musim anggaran, ya bahas anggaran," tandasnya.
(maf)
