Akan ada 9 daerah baru tahun ini
Selasa, 09 Oktober 2012 - 20:03 WIB
Akan ada 9 daerah baru tahun ini
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah akan memekarkan sembilan daerah baru pada Oktober 2012 ini, setelah dianggap layak dan mampu untuk menjalankan pemerintahan daerahnya sendiri.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil observasi terkait kesiapan sembilan daerah yang akan dimekarkan dari daerah induknya.
"6 Oktober 2012 lalu, kita sudah melakukan evaluasi dengan tim mengenai pemekaran daerah itu. 17 Oktober 2012 nanti hasilnya akan keluar, dan akan dibawa ke presiden, untuk kemudian dibahas dengan DPR," katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Dia mengungkapkan, sembilan daerah yang siap dimekarkan tersebut di antaranya adalah, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Pari, Kabupaten Monozu Tengah.
Meski demikian, dia menegaskan, pembentukan sembilan daerah baru tersebut masih akan sangat bergantung pada hasil pembahasan dengan DPR. Pasalnya, pembentukan suatu daerah harus didasarkan kepada Undang-Undang (UU) yang disepakati pemerintah dan DPR.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil observasi terkait kesiapan sembilan daerah yang akan dimekarkan dari daerah induknya.
"6 Oktober 2012 lalu, kita sudah melakukan evaluasi dengan tim mengenai pemekaran daerah itu. 17 Oktober 2012 nanti hasilnya akan keluar, dan akan dibawa ke presiden, untuk kemudian dibahas dengan DPR," katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Dia mengungkapkan, sembilan daerah yang siap dimekarkan tersebut di antaranya adalah, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Pari, Kabupaten Monozu Tengah.
Meski demikian, dia menegaskan, pembentukan sembilan daerah baru tersebut masih akan sangat bergantung pada hasil pembahasan dengan DPR. Pasalnya, pembentukan suatu daerah harus didasarkan kepada Undang-Undang (UU) yang disepakati pemerintah dan DPR.
(lil)
