Pemerintah prioritaskan alutsista lokal

Selasa, 09 Oktober 2012 - 18:47 WIB
Pemerintah prioritaskan...
Pemerintah prioritaskan alutsista lokal
A A A
Sindonews.com - Lahirnya Undang-undang (UU) Industri Pertahanan dipercaya bakal mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Sebab, UU itu mengatur sinergi antar industri strategis, maupun industri pertahanan dalam memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista).

Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan, UU Industri Pertahanan memberikan jaminan adanya pembelian produk pertahanan maupun oleh pemerintah.

"Selama ini yang dikhawatirkan industri pertahanan adalah masalah konsistensi pembelian dari user," katanya di Batam, Selasa (9/10/2012).

Pemerintah menurutnya, juga berkewajiban menyuntikkan dana kepada industri pertahanan milik negara, jika industri itu memiliki masalah keuangan. "UU ini untuk kemandirian alutsista, sehingga nanti kondisi industri pertahanan di matra darat, laut, maupun udara mampu memenuhi kebutuhan," ujarnya.

Sementara itu, Managing Director PT Palindo Marine Harmanto mengungkapkan, selama ini pihaknya telah memproduksi ratusan kapal, yang 25 persen diantaranya untuk memenuhi pasar ekspor.

Selain membuat kapal, PT Palindo Marine juga melayani pemesanan desain dan prototype dari kapal. Adapun untuk kapal militer, sejauh ini pemesanan berupa KCR dan PC.
(lil)
Berita Terkait
PT NKRI Pastikan Kemandirian...
PT NKRI Pastikan Kemandirian Industri Pertahanan akan Berdampak Positif bagi Ekonomi
Defend ID Sebut Kinerja...
Defend ID Sebut Kinerja Industri Pertahanan Dalam Negeri Tahun 2023 Positif
RI Ingin Beli Jet Tempur...
RI Ingin Beli Jet Tempur F-35, Pengamat Ingatkan UU Industri Pertahanan
Fase Indah untuk BUMN...
Fase Indah untuk BUMN Inhan Indonesia
Keterbatasan Modal dan...
Keterbatasan Modal dan Investasi, Defend ID Pede Masuk Top 90 Perusahaan Pertahanan Dunia
Holding BUMN Pertahanan...
Holding BUMN Pertahanan Terbentuk, Ini Daftar 10 Program Prioritas Defend ID
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved