Pemerintah menjamin, data pemilu akurat
Selasa, 09 Oktober 2012 - 16:24 WIB
Pemerintah menjamin, data pemilu akurat
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) sebagai bahan acuan data yang dimiliki KPU untuk data pemilu 2014.
Data yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini akurasinya tidak perlu diragukan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatam Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4.
Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat ke kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses audit data pemilu apapila terjadi penggelembungan data.
Pemerintah sendiri juga sudah melakukan perekaman e-KTP yang menjamin dapat mengatasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang selama ini menjadi kendala data pemilu.
"Oleh karena itu, DAK2 dan DP4 yang kita serahkan ke KPU, kami yakin sekali itu akurasinya sangat dijamin. Apalagi sudah melakukan perekaman e-KTP tidak mungkin lagi ada yang ganda," tegasnya di Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Menurut Irman, dalam DPT 2014 data yang diserahkan oleh pemerintah ke KPU, akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun DPT 2009. Dimana DPT 2009 berjumlah 171 juta.
Hal ini juga memudahkan kerja KPU, misalnya data yang diserahkan pemerintah yang sudah melakukan perekaman e-KTP yakni 172 juta, data pemilu 180 juta. Berarti KPU tinggal melengkapi 8 juta lagi yang diverifikasi KPU.
"Yang 172 juta tidak perlu diverifikasi lagi oleh KPU. Di samping ringan, data itu sudah terjamin akurasinya karena e-KTP tidak bisa lagi dipalsukan dan KTP ganda tidak mungkin lagi," katanya.
Irman menjelaskan, DAK2 dan DP4 dalam UU Pemilu tidak menyatu dengan data pemilu. Dimana DAK2 merupakan data agregat, sedangkan DP4 data perorangan yang nantinya DP4 diambil dari DAK2 dari yang sudah diintegrasikan hasil perekaman e-KTP.
KPU sendiri nantinya dapat menyandingkan data pemerintah dengan data yang dimiliki KPU, yakni data hasil dari pemilu sebelumnya, kemudian pemilukada yang pemilihan terakhir.
"Data pemilu sumbernya hanya dari pemerintah. Begitu sampai di KPU, hanya tinggal melengkapi data-data yang dia miliki," jelasnya.
Irman menambahkan, pemerintah dan KPU sudah sepakat bahwa dalam UU 8/2012 tentang pemilu mengamanatkan penyerahkan data pemilu dilakukan 16 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) 2014 yang jatuh pada tanggal 9 April 2014.
"Untuk itu, pemerintah mempercepat penyerahan data DAK2 ke KPU pada 6 Desember 2012, dan DP4 pada 7 februari 2013," imbuhnya.
Irman juga sempat menyinggung perkembangan perekaman e-KTP serta berbagai tudingan banyaknya perekaman e-KTP yang bermasalah di beberapa daerah.
Irman mengatakan, perekaman data e-KTP sampai saat ini sudah mencapai 156 juta perekaman dari 172 juta penduduk wajib e-KTP yang ditargetkan perekaman sampai akhir tahun 2012.
Bahkan saat ini perekaman e-KTP dalam sehari dapat melaksanakan 1 juta perekaman, sehingga pemerintah berkeyakinan target 172 juta tersebut dapat diselesaikan sebelum akhirnya tahun ini yaitu bulan Oktober 2012.
"Tidak ada masalah perekaman e-KTP. Alat itu jumlah 6234 kecamatan kali saja dua itu 12 ribu. Kalau ada yang rusak 2 atau 3 alat, kita perbaiki itu bukan masalah. Satu kecamatan itu minimal 2 alat bahkan ada yang 4 alat," katanya.
Data yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini akurasinya tidak perlu diragukan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatam Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4.
Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat ke kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses audit data pemilu apapila terjadi penggelembungan data.
Pemerintah sendiri juga sudah melakukan perekaman e-KTP yang menjamin dapat mengatasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang selama ini menjadi kendala data pemilu.
"Oleh karena itu, DAK2 dan DP4 yang kita serahkan ke KPU, kami yakin sekali itu akurasinya sangat dijamin. Apalagi sudah melakukan perekaman e-KTP tidak mungkin lagi ada yang ganda," tegasnya di Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Menurut Irman, dalam DPT 2014 data yang diserahkan oleh pemerintah ke KPU, akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun DPT 2009. Dimana DPT 2009 berjumlah 171 juta.
Hal ini juga memudahkan kerja KPU, misalnya data yang diserahkan pemerintah yang sudah melakukan perekaman e-KTP yakni 172 juta, data pemilu 180 juta. Berarti KPU tinggal melengkapi 8 juta lagi yang diverifikasi KPU.
"Yang 172 juta tidak perlu diverifikasi lagi oleh KPU. Di samping ringan, data itu sudah terjamin akurasinya karena e-KTP tidak bisa lagi dipalsukan dan KTP ganda tidak mungkin lagi," katanya.
Irman menjelaskan, DAK2 dan DP4 dalam UU Pemilu tidak menyatu dengan data pemilu. Dimana DAK2 merupakan data agregat, sedangkan DP4 data perorangan yang nantinya DP4 diambil dari DAK2 dari yang sudah diintegrasikan hasil perekaman e-KTP.
KPU sendiri nantinya dapat menyandingkan data pemerintah dengan data yang dimiliki KPU, yakni data hasil dari pemilu sebelumnya, kemudian pemilukada yang pemilihan terakhir.
"Data pemilu sumbernya hanya dari pemerintah. Begitu sampai di KPU, hanya tinggal melengkapi data-data yang dia miliki," jelasnya.
Irman menambahkan, pemerintah dan KPU sudah sepakat bahwa dalam UU 8/2012 tentang pemilu mengamanatkan penyerahkan data pemilu dilakukan 16 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) 2014 yang jatuh pada tanggal 9 April 2014.
"Untuk itu, pemerintah mempercepat penyerahan data DAK2 ke KPU pada 6 Desember 2012, dan DP4 pada 7 februari 2013," imbuhnya.
Irman juga sempat menyinggung perkembangan perekaman e-KTP serta berbagai tudingan banyaknya perekaman e-KTP yang bermasalah di beberapa daerah.
Irman mengatakan, perekaman data e-KTP sampai saat ini sudah mencapai 156 juta perekaman dari 172 juta penduduk wajib e-KTP yang ditargetkan perekaman sampai akhir tahun 2012.
Bahkan saat ini perekaman e-KTP dalam sehari dapat melaksanakan 1 juta perekaman, sehingga pemerintah berkeyakinan target 172 juta tersebut dapat diselesaikan sebelum akhirnya tahun ini yaitu bulan Oktober 2012.
"Tidak ada masalah perekaman e-KTP. Alat itu jumlah 6234 kecamatan kali saja dua itu 12 ribu. Kalau ada yang rusak 2 atau 3 alat, kita perbaiki itu bukan masalah. Satu kecamatan itu minimal 2 alat bahkan ada yang 4 alat," katanya.
(rsa)
