Ada mafia upah, buruh tak bisa hidup layak
Senin, 08 Oktober 2012 - 15:45 WIB
Ada mafia upah, buruh tak bisa hidup layak
A
A
A
Sindonews.com - Rendahnya upah yang diterima buruh, dapat dipastikan tidak akan mampu untuk membeli rumah pribadi dan hanya tinggal dari satu kontrakan ke kontrakan lain.
Hal ini disampaikan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesi (MPBI) Muhammad Rusdi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan LKS Tripartit Nasional, unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja, pemerintah dan dewan pengupahan nasional, di Jakarta, Senin (8/10/2012).
"Tidak hanya itu dapat dipastikan buruh juga tidak pernah bisa mengantarkan anaknya mencapai jenjang perkuliahan, padahal tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa," keluhnya.
Rusdi mencontohkan, di daerah Cilacap upah buruh hanya mencapai Rp720 ribu, sebuah angka yang jauh dari kelayakan bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup.
"Kami menduga ada mafia di balik tetap bertahannya kebijakan upah murah," ungkap Rusdi.
Lanjutnya, pada pelanggengan praktik-praktik pelanggaran outsourcing juga disinyalir terdapat mafia-mafia yang ikut bermain.
"Ada mafia direksi yang bermain, bekerja sama dengan dinas untuk mempermudah izin beropersinya perusahaan outsourcing," tandasnya.
Untuk itu, dengan rendahnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perburuhan, maka dapat dipastikan negara telah gagal menunjukan perannya dalam melindungi kaum buruh.
"Negara telah gagal mensejahterakan buruh, untuk itu atas perjuangan yang telah kami lakukan, kami memberikan waktu sampai pertengahan Oktober bila masih tidak ada kejelasan sikap kami akan kembali melakukan mogok nasional dengan mengerahkan 10 juta buruh," pungkasnya.
Hal ini disampaikan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesi (MPBI) Muhammad Rusdi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan LKS Tripartit Nasional, unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja, pemerintah dan dewan pengupahan nasional, di Jakarta, Senin (8/10/2012).
"Tidak hanya itu dapat dipastikan buruh juga tidak pernah bisa mengantarkan anaknya mencapai jenjang perkuliahan, padahal tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa," keluhnya.
Rusdi mencontohkan, di daerah Cilacap upah buruh hanya mencapai Rp720 ribu, sebuah angka yang jauh dari kelayakan bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup.
"Kami menduga ada mafia di balik tetap bertahannya kebijakan upah murah," ungkap Rusdi.
Lanjutnya, pada pelanggengan praktik-praktik pelanggaran outsourcing juga disinyalir terdapat mafia-mafia yang ikut bermain.
"Ada mafia direksi yang bermain, bekerja sama dengan dinas untuk mempermudah izin beropersinya perusahaan outsourcing," tandasnya.
Untuk itu, dengan rendahnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perburuhan, maka dapat dipastikan negara telah gagal menunjukan perannya dalam melindungi kaum buruh.
"Negara telah gagal mensejahterakan buruh, untuk itu atas perjuangan yang telah kami lakukan, kami memberikan waktu sampai pertengahan Oktober bila masih tidak ada kejelasan sikap kami akan kembali melakukan mogok nasional dengan mengerahkan 10 juta buruh," pungkasnya.
(mhd)
