SBY: Paling lambat besok Polri vs KPK clear
Minggu, 07 Oktober 2012 - 18:07 WIB
SBY: Paling lambat besok Polri vs KPK clear
A
A
A
Sindonews.com - Jika kisruh Polri vs KPK tidak menunjukkan perbaikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan batas waktu bagi dua lembaga itu untuk menyelesaikan permasalahannya Senin 8 Oktober 2012.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan, sampai batas waktu yang diberikan, kedua lembaga itu belum bisa mengatasi kekisruhan yang ada, SBY akan mengambil langkah untuk menengahi kisruh tersebut.
"Presiden akan segera mengambil alih dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, besok hari Senin 8 oktober atau paling lambat Selasa siang 9 Oktober," kata Sudi, saat memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (7/10/2012).
Dituturkan Sudi, Presiden SBY terus memantau perkembangan ketegangan dua lembaga penegak hukum ini sejak awal. Sehingga tidak benar kalau Presiden membiarkan masalah ini.
Ditegaskan Sudi, tidak menjadi kewajiban Presiden untuk menyampaikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau politikus tertentu, langkah yang dilakukan presiden. Tapi, setiap persoalan yang terjadi di negeri ini, presiden tidak pernah alpa untuk memberi perhatian.
"Paling tidak sejak awal sudah memberikan arahan bagaimana supaya keadaan itu tidak semakin berkembang," ucap Sudi.
Seperti halnya kasus ini misalnya, setelah instruksi diberikan kepada Kapolri dan KPK, keadaan sudah mereda.
"Tetapi melihat di beberapa media tertentu, makin mengobarkan dan membesarkan masalah ini. Sampai ada tudingan kurang pantas kepada Presiden seolah presiden tidak peduli dan tidak mau tahu soal ini," pungkasnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan, sampai batas waktu yang diberikan, kedua lembaga itu belum bisa mengatasi kekisruhan yang ada, SBY akan mengambil langkah untuk menengahi kisruh tersebut.
"Presiden akan segera mengambil alih dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, besok hari Senin 8 oktober atau paling lambat Selasa siang 9 Oktober," kata Sudi, saat memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (7/10/2012).
Dituturkan Sudi, Presiden SBY terus memantau perkembangan ketegangan dua lembaga penegak hukum ini sejak awal. Sehingga tidak benar kalau Presiden membiarkan masalah ini.
Ditegaskan Sudi, tidak menjadi kewajiban Presiden untuk menyampaikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau politikus tertentu, langkah yang dilakukan presiden. Tapi, setiap persoalan yang terjadi di negeri ini, presiden tidak pernah alpa untuk memberi perhatian.
"Paling tidak sejak awal sudah memberikan arahan bagaimana supaya keadaan itu tidak semakin berkembang," ucap Sudi.
Seperti halnya kasus ini misalnya, setelah instruksi diberikan kepada Kapolri dan KPK, keadaan sudah mereda.
"Tetapi melihat di beberapa media tertentu, makin mengobarkan dan membesarkan masalah ini. Sampai ada tudingan kurang pantas kepada Presiden seolah presiden tidak peduli dan tidak mau tahu soal ini," pungkasnya.
(maf)
