PDIP anggap RUU Kamnas tumpang tindih

Jum'at, 05 Oktober 2012 - 14:20 WIB
PDIP anggap RUU Kamnas...
PDIP anggap RUU Kamnas tumpang tindih
A A A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) karena dianggap tumpang tindih dengan undang-undang yang ada.

"RUU tersebut membuat tumpang tindih wewenang dari undang-undang yang sudah ada," tegas Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Jumat (5/10/2012).

Puan berharap seluruh fraksi bisa mencermatinya dengan baik untuk mencegah perebutan wewenang melalui RUU Kamnas tersebut.

"Undang-undang itu, membuat kita ini parpol dan individu merasa diintimidasi atau kemudian tidak bisa mendapatkan hak yang baik yang dilindungi undang-undang karena ada hal-hal yang memang tidak kami setujui," ujar Puan.

Sejumlah kalangan menilai, RUU Kamnas bertabrakan dengn sejumlah UU yang telah berlaku. Misalnya saja dalam pasal 59 Ayat 1 RUU Kamnas merupakan pasal yang paling berbahaya dari seluruh pasal dalam RUU itu.

Dengan mengacu pasal tersebut, UU yang bisa dibatalkan UU Kamnas dengan mengacu Pasal 59 ayat 1 misalnya seperti UU TNI, UU Polri, UU KPK atau UU Pers, dan UU HAM.
(ysw)
Berita Terkait
UU Kamnas Dinilai Mampu...
UU Kamnas Dinilai Mampu Tegakkan Supremasi Sipil di Tahun Politik
Bahayakan Kamnas, Pemerintah...
Bahayakan Kamnas, Pemerintah Jangan Anggap Enteng 279 Juta Data WNI Bocor
DPR Sahkan RUU KIA Sebagai...
DPR Sahkan RUU KIA Sebagai RUU Inisiatif DPR
RUU Keimigrasian, RUU...
RUU Keimigrasian, RUU Kementerian Negara, RUU TNI, dan RUU Polri Jadi Inisiatif DPR
Polemik Rancangan Undang-Undang...
Polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Desakan Percepatan RUU...
Desakan Percepatan RUU Perampasan Aset dan Komitmen Presiden Prabowo untuk Penguatan KPK
Berita Terkini
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Dua Truk Towing Masuk...
Dua Truk Towing Masuk Rumah Silmy Karim saat KPK Lakukan Penggeledahan
Infografis
Rusia: UNICEF Anggap...
Rusia: UNICEF Anggap Anak Gaza Kurang Penting Dibanding Anak Ukraina
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved