SBY pantau aksi buruh dari Istana
Rabu, 03 Oktober 2012 - 13:14 WIB
SBY pantau aksi buruh dari Istana
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diam-diam memantau aksi ribuan buruh yang menggelar mogok nasional hari ini, dari balik Istana Merdeka Jakarta.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden mengikuti dan mendengarkan aspirasi para buruh di beberapa kota di tanah air, khususnya Jakarta dan sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Cikarang dan lain sebagainya.
"Ada di Istana Negara," ujar Julian di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Presiden, sambung Julian, mengimbau agar aksi yang dilakukan oleh para buruh dapat berjalan dengan tertib dan tidak terprovokasi hal-hal yang menjurus pada aksi anarkis, karena itu melanggar hukum dan tidak diharapkan.
"Bahwa bapak presiden telah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bekerja seoptimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh selama ini, terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing," tuturnya.
Lebih lanjut, Julian mengatakan, Presiden meminta Menakertrans Muhaimin Iskandar segera melakukan perumusan yang melibatkan para serikat pekerja dan pengusaha.
"Kita juga mengetahui telah terjadi suatu dialog. Kami belum mendapat laporan yang lebih baru atau yang terkini mengenai apa yang dihasilkan pembahasan outsourcing itu. Hal ini jelas di dalam domain Kemenakertrans," papar Julian.
Apakah ini akan menjadi lampu hijau, Presiden untuk menghapus outsourcing? Julian belum dapat memastikan.
"Kalau bicara outsourcing, ini tentu bicara hal yang sangat teknis. Tujuan pemerintah untuk bahas outsourcing adalah kebaikan bagi para pekerja, di mana para buruh bisa lebih dijamin hak-haknya, misalnya mendapatkan cuti, jaminan sosial, jamsostek atau jainan hak-hak lainnya," tutupnya.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden mengikuti dan mendengarkan aspirasi para buruh di beberapa kota di tanah air, khususnya Jakarta dan sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Cikarang dan lain sebagainya.
"Ada di Istana Negara," ujar Julian di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Presiden, sambung Julian, mengimbau agar aksi yang dilakukan oleh para buruh dapat berjalan dengan tertib dan tidak terprovokasi hal-hal yang menjurus pada aksi anarkis, karena itu melanggar hukum dan tidak diharapkan.
"Bahwa bapak presiden telah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bekerja seoptimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh selama ini, terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing," tuturnya.
Lebih lanjut, Julian mengatakan, Presiden meminta Menakertrans Muhaimin Iskandar segera melakukan perumusan yang melibatkan para serikat pekerja dan pengusaha.
"Kita juga mengetahui telah terjadi suatu dialog. Kami belum mendapat laporan yang lebih baru atau yang terkini mengenai apa yang dihasilkan pembahasan outsourcing itu. Hal ini jelas di dalam domain Kemenakertrans," papar Julian.
Apakah ini akan menjadi lampu hijau, Presiden untuk menghapus outsourcing? Julian belum dapat memastikan.
"Kalau bicara outsourcing, ini tentu bicara hal yang sangat teknis. Tujuan pemerintah untuk bahas outsourcing adalah kebaikan bagi para pekerja, di mana para buruh bisa lebih dijamin hak-haknya, misalnya mendapatkan cuti, jaminan sosial, jamsostek atau jainan hak-hak lainnya," tutupnya.
(san)
