Umar ungkap ada politik uang
Selasa, 02 Oktober 2012 - 15:39 WIB
Umar ungkap ada politik uang
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengaku, telah lama menanti panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya ingin memberikan keterangan seputar Kongres Partai Demokrat di Bandung, pada 2010 lalu, yang diduga terdapat tindak pidana korupsi.
"Makanya jadi begini. Saya, semenjak menghangat bulan dua (Februari) sebenarnya berharap dipanggil oleh KPK untuk bisa memberikan informasi yang berimbang untuk permasalahan kongres," kata Umar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Usai menjalani pemeriksaan, Umar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPK. Karena dengan pemanggilan ini, dia bisa memberikan penjelasan yang jelas dan berharap agar permasalahan terkait kongres tersebut segera selesai.
"Karena memang saya betul bertanggung jawab untuk kemenangan Anas di Sulawesi. Tapi alhamdulillah, hari ini saya berterima kasih sama KPK. Dipanggil supaya saya bisa memberikan penjelasan yang jelas, konkret, dan mudah-mudahan ini bisa clear," jelasnya.
Dengan tegas, Umar mengakui, peserta kongres tersebut memang diberikan uang pengganti transport. Namun, hanya sebatas uang transport, dan tidak lebih dari itu. "Uang pengganti transport ada. Tapi lebih dari itu tidak ada," tukasnya.
Serperti diberitakan sebelumnya, nama Umar Arsal pertama kali disebut oleh saksi terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin, Diana Maringka yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat.
Diana mengaku, dirinya mendapatkan uang sebesar USD 7.000, Rp100 juta, dan Rp30 juta dalam beberapa tahap saat kongres tersebut berlangsung. Uang itu diklaim Diana, sebagai imbalan untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Uang itu dari Pak Umar Arsal, dari tim sukses Pak Anas," ucap Diana.
Hal senada diungkap Nazaruddin. Dia mengaku, ada aliran dana Hambalang yang mengalir ke Anas. Nazar mengatakan, Anas membagi-bagikan hampir USD 7 juta kepada sejumlah dewan pimpinan cabang pada Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu.
Uang USD7 juta itu, menurut Nazar berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang. Namun, tudingan Nazaruddin itu tidak pernah terbukti. Anas pun sudah berkali-kali membantah tuduhan Nazar soal politik uang dalam kongres di Bandung tahun 2010 silam tersebut.
"Makanya jadi begini. Saya, semenjak menghangat bulan dua (Februari) sebenarnya berharap dipanggil oleh KPK untuk bisa memberikan informasi yang berimbang untuk permasalahan kongres," kata Umar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Usai menjalani pemeriksaan, Umar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPK. Karena dengan pemanggilan ini, dia bisa memberikan penjelasan yang jelas dan berharap agar permasalahan terkait kongres tersebut segera selesai.
"Karena memang saya betul bertanggung jawab untuk kemenangan Anas di Sulawesi. Tapi alhamdulillah, hari ini saya berterima kasih sama KPK. Dipanggil supaya saya bisa memberikan penjelasan yang jelas, konkret, dan mudah-mudahan ini bisa clear," jelasnya.
Dengan tegas, Umar mengakui, peserta kongres tersebut memang diberikan uang pengganti transport. Namun, hanya sebatas uang transport, dan tidak lebih dari itu. "Uang pengganti transport ada. Tapi lebih dari itu tidak ada," tukasnya.
Serperti diberitakan sebelumnya, nama Umar Arsal pertama kali disebut oleh saksi terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin, Diana Maringka yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat.
Diana mengaku, dirinya mendapatkan uang sebesar USD 7.000, Rp100 juta, dan Rp30 juta dalam beberapa tahap saat kongres tersebut berlangsung. Uang itu diklaim Diana, sebagai imbalan untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Uang itu dari Pak Umar Arsal, dari tim sukses Pak Anas," ucap Diana.
Hal senada diungkap Nazaruddin. Dia mengaku, ada aliran dana Hambalang yang mengalir ke Anas. Nazar mengatakan, Anas membagi-bagikan hampir USD 7 juta kepada sejumlah dewan pimpinan cabang pada Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu.
Uang USD7 juta itu, menurut Nazar berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang. Namun, tudingan Nazaruddin itu tidak pernah terbukti. Anas pun sudah berkali-kali membantah tuduhan Nazar soal politik uang dalam kongres di Bandung tahun 2010 silam tersebut.
(san)
